| dc.description.abstract | Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan hutan merupakan suatu keniscayaan karena masyarakat merupakan bagian integral dari ekosistem hutan. Dorongan perubahan paradigma dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat telah berlangsung cukup lama menuju kepastian ruang kelola untuk masyarakat. KPH sebagai salah satu organisasi di tingkat tapak memiliki informasi kondisi biofisik hutan, kondisi sosial budaya masyarakat, potensi dan persoalan, termasuk konflik di dalamnya, sejarah penguasaan lahan, serta siapa yang menguasai lahan. Belum terdapat kajian mengenai kesediaan KPH dalam melaksanakan program PS, terutama melalui sudut pandang para pihak yang terlibat dalam PS.
Penelitian ini difokuskan pada pengukuran sikap dan orientasi KPH terhadap PS serta menjelaskan kelembagaan yang telah terbentuk terkait PS di KPH. Sikap KPH terhadap PS diukur berdasarkan penilaian individu personil Dinas Kehutanan Provinsi terutama personil KPH sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Kelembagaan KPH dalam mengimplementasikan PS diukur dengan membandingkan antara indikator kelembagaan PS ideal dan kinerja KPH dalam memfasilitasi PS. Penelitian ini bermaksud mengkonstruksikan dan mengukur pergeseran konseptual pengelola KPH terhadap PS dari sisi pengelola KPH, masyarakat dan pendamping perhutanan sosial berupa sikap dan orientasi, dan kelembagaan yang diperlukan dalam pengelolaan perhutanan sosial, mengukur performansi PS di areal KPH serta mengkaji hubungan antara sikap dan perilaku pengelola KPH terhadap keberhasilan PS yang berada di areal KPH. Penelitian ini melibatkan 60 responden dengan purposive sampling. Penelitian dilakukan di 2 lokasi yaitu KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung. Pengolahaan dan analisis data menggunakan metode skoring untuk melihat pergeseran konseptual dan keberhasilan PS, serta analisis korelasi Pearson untuk menganalisis pengaruh sikap dan tindakan KPH terhadap keberhasilan PS.
Hasil penelitian mengungkap bahwa sikap KPHP Kerinci dan KPHL Sijunjung telah mendukung PS, sementara tindakan KPH terhadap PS masih dibatasi oleh kewenangan berdasarkan peraturan perundangan dan keterbatasan pendanaan. Konstruk yang dibangun untuk mengukur sikap dan tindakan KPH dapat menjelaskan keberhasilan sosial dan ekonomi PS, namun masih belum dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan ekologi PS | id |
