| dc.description.abstract | Sebagai bagian penting dari perbaikan tata kelola hutan, Indonesia kini tengah giat mempromosikan dua institusi baru yaitu Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan program Kemitraan Kehutanan (salah satu skema Perhutanan Sosial). Obyek penelitian ini adalah KPH Lindung Rinjani Barat atau KPHL RB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Kemitraan Kehutanan yang dibangun di KPHL RB, dan bagaimana keberhasilan atau kegagalan kemitraan ini dilihat dari perspektif manajemen organisasi dan dari pandangan masyarakat setempat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, melalui program Kemitraan Kehutanan intensitas konflik tenurial antara KPHL RB dan warga lokal berkurang sebesar 80 persen (di dalam peta diindikasikan oleh berubahnya warna merah menjadi kuning). Perjanjian Kemitraan antara KPHL RB dan warga lokal yang melegitimasi (himpunan) hak akses warga di dalam kawasan hutan, menjadi faktor penentu turunnya intensitas konflik tenurial. Kedua, sebagian besar responden (yang merupakan representasi warga lokal) menyatakan bahwa berkat perjanjian Kemitraan mereka memiliki akses yang legitimate ke dalam kawasan hutan. Walau peningkatan kesejahteraan warga lokal belum tampak signifikan sebagai akibat Kemitraan Kehutanan, namun warga kini memiliki security of tenure (keamanan tenurial) yang menjadi landasan penting bagi sustainable livelihood security (keamanan nafkah yang berkelanjutan). Ketiga, berdasarkan analisis matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan matriks External Factor Evaluation (EFE) diketahui bahwa program Kemitraan Kehutanan berada pada kuadran IV yang mengindikasikan KPHL RB berada posisi yang lemah dan menghadapi tantangan yang besar. Dari perspektif institusi, dapat disimpulkan bahwa Kemitraan merupakan program yang terbilang sukses baik di mata komunitas sekitar maupun KPHL RB. Namun demikian, masa depan keberlanjutan program ini menjadi pertanyaan ketika motor program ini, yakni KPHL RB, saat ini berada dalam kondisi yang lemah. | id |
