Relasi dan Praktik Kekuasaan Pada Kaum Nelayan (Studi Kasus di Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja Kota Tegal)

Abstract

Hubungan antara manusia maupun antar kelompok sosial selalu melibatkan kekuasaan. Kekuasaan terdapat di semua bidang kehidupan, kekuasaan mencakup kemampuan untuk memerintah dan juga memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lain. Foucault (1980) menyatakan bahwa kekuasaan selalu ada dalam hubungan relasi, kekuasaan selalu terlihat dalam struktur dan kekuasaan itu tersebar di mana-mana baik pada individu, organisasi atau institusi. Relasi kekuasaan dapat terjadi dalam bentuk konflik atau kompetisi, kerjasama (negosiasi) dan perlawanan dalam memperoleh manfaat dari sumber daya (Ribot dan Peluso 2003, Bryant dan Bailey 1997, Scott 1990). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis relasi dan praktik kekuasaan di kapal besar dan di kapal kecil. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memperoleh gambaran relasi dan praktik kekuasaan nelayan di berbagai ranah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini dilakukan di dua Kelurahan yaitu Kelurahan Tegalsari dan Kelurahan Muarareja, Kota Tegal, Jawa Tengah. Nelayan Kota Tegal di Kelurahan Tegalsari merupakan nelayan besar dengan pembagian waktu melaut yaitu nelayan bulanan. Hasil penelitian menemukan bahwa pemilik kapal dan ABK memiliki hubungan yang sangat lemah bahkan antara pemilik kapal dan ABK tidak saling mengenal. Pemilik kapal hanya mengenal tiga tokoh utama yaitu pengurus kapal, nakhoda dan kepala kamar mesin (KKM). Dalam proses produksi kekuasaan tertinggi berada pada nakhoda. Perekrutan ABK juga menjadi tanggung jawab nakhoda, oleh sebab itu ABK harus mematuhi seluruh perintah dari nakhoda. Apabila ABK tidak mematuhi perintah nakhoda, maka nakhoda akan langsung memberhentikan ABK dan menggantinya dengan ABK yang lain. Selanjutnya nelayan Kota Tegal di Kelurahan Muarareja merupakan nelayan kecil dengan pembagian waktu melaut yaitu nelayan harian dan nelayan mingguan. Hasil penelitian menemukan bahwa sebagian pemilik kapal di Muarareja memiliki kapal dari hasil hutang kepada bakul dan juga hutang dari Bank. Untuk memenuhi bayaran hutang perbulan ke Bank atau ke bakul, ABK wajib melaut setiap hari meskipun sedang musim paceklik atau sedang musim ombak. Mayoritas nelayan Muarareja yang mempunya satu kapal merupakan hasil pinjaman dari Bank. Para nelayan tersebut berpendapat bahwa lebih baik mempunyai kapal meskipun hasil dari hutang daripada terus selamanya menjadi ABK.