Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159828| Title: | Pengembangan Pusat Informasi Peternakan Berbasis Web |
| Authors: | Suroso, Arief Imam Seminar, Kudang Boro Gandasari, Dyah |
| Issue Date: | 2005 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. E-govemment merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan yang berkepentingan (stakeholder); dimana melbatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan (Indrajit, 2002). Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-govemment) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-govemment. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasi pemanfaaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Salah satu sasaran pada strategi pengembangan e-government (Inpres RI NO. 3 Tahun 2003) yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, maka perlu pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line....dst |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159828 |
| Appears in Collections: | MT - Business |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| E1804DYG.pdf Restricted Access | 4.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.