Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159828
Title: Pengembangan Pusat Informasi Peternakan Berbasis Web
Authors: Suroso, Arief Imam
Seminar, Kudang Boro
Gandasari, Dyah
Issue Date: 2005
Publisher: IPB University
Abstract: Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. E-govemment merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan yang berkepentingan (stakeholder); dimana melbatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan (Indrajit, 2002). Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-govemment) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-govemment. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasi pemanfaaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Salah satu sasaran pada strategi pengembangan e-government (Inpres RI NO. 3 Tahun 2003) yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, maka perlu pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line....dst
URI: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159828
Appears in Collections:MT - Business

Files in This Item:
File SizeFormat 
E1804DYG.pdf
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.