Pengembangan Pusat Informasi Peternakan Berbasis Web
View/ Open
Date
2005Author
Gandasari, Dyah
Suroso, Arief Imam
Seminar, Kudang Boro
Metadata
Show full item recordAbstract
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat.
E-govemment merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan yang berkepentingan (stakeholder); dimana melbatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan (Indrajit, 2002).
Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-govemment) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah.
Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government.
Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-govemment. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasi pemanfaaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah.
Salah satu sasaran pada strategi pengembangan e-government (Inpres RI NO. 3 Tahun 2003) yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, maka perlu pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line....dst
Collections
- MT - Business [4063]
