Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159828
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSuroso, Arief Imam-
dc.contributor.advisorSeminar, Kudang Boro-
dc.contributor.authorGandasari, Dyah-
dc.date.accessioned2024-12-05T06:43:36Z-
dc.date.available2024-12-05T06:43:36Z-
dc.date.issued2005-
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/159828-
dc.description.abstractKemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. E-govemment merupakan suatu mekanisme interaksi baru (moderen) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan yang berkepentingan (stakeholder); dimana melbatkan penggunaan teknologi informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan yang sedang berjalan (Indrajit, 2002). Pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan (e-govemment) akan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government. Dengan demikian pemerintah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju e-govemment. Melalui proses transformasi tersebut, pemerintah dapat mengoptimalisasi pemanfaaatan kemajuan teknologi informasi untuk mengeliminasi sekat-sekat organisasi birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses ke semua informasi dan layanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah. Salah satu sasaran pada strategi pengembangan e-government (Inpres RI NO. 3 Tahun 2003) yaitu mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas, maka perlu pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah, sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line....dst
dc.publisherIPB Universityid
dc.subject.ddcSistem Informasi Manajemenid
dc.titlePengembangan Pusat Informasi Peternakan Berbasis Webid
dc.subject.keywordPeternakanid
dc.subject.keywordData Dan Informasi Peternakanid
dc.subject.keywordSistem Informasiid
dc.subject.keywordInvestigasi Sistem Informasiid
dc.subject.keywordKebutuhan Informasiid
dc.subject.keywordPenggunaid
dc.subject.keywordPengembangan Portofolio Sistem Informasi Web Engineringid
dc.subject.keywordPhpid
dc.subject.keywordMysqlid
dc.subject.keywordPeternakan, Data dan Informasi Peternakan, Sistem Informasi, Investigasi Sistem Informasi, Kebutuhan Informasi, Pengguna, Pengembangan Prototipe Sistem Informasi, Web Engineering, PHP, MySQL.id
Appears in Collections:MT - Business

Files in This Item:
File SizeFormat 
E1804DYG.pdf
  Restricted Access
4.98 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.