| dc.description.abstract | Pembangunan ekonomi pada wilayah kepulauan khususnya di Provinsi
Maluku memiliki problematika berupa karakteristik geografis, sosial dan ekonomi
yang khas meliputi tingkat kerentanan, struktur ekonomi, potensi, serta
keterbatasan kemampuan dalam mengeksploitasi skala ekonomi. Kondisi ini
tercermin dalam pertumbuhan ekonominya yang cenderung berfluktuasi serta
kontribusi bidang kelautan yang belum optimal sebagai konsekuensi geokonomis
yang dimiliki di lain sisi pertumbuhan ekonomi belum berdampak linear pada
indikator makro seperti pertumbuhan output, peningkatan pendapatan, serta
perluasan lapangan kerja. Fakta-fakta tersebut tentunya membutuhkan pendekatan
kebijakan endogen yang mampu mencerminkan provinsi tersebut sebagai provinsi
kepulauan dengan mendorong pertumbuhan sektor-sektor berbasis ekonomi laut
guna pencapaian pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Mendeskripsikan posisi dan keterkaitan
kelembagaan khususnya Organisasi Perangkat Daerah bidang kelautan di Provinsi
Maluku; 2) Mengkaji tingkat keberlanjutan tata kelola laut di Provinsi Maluku; 3)
Menganalisis keterkaitan dan peranan serta dampak bidang kelautan terhadap
pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku; 4) Merumuskan strategi kebijakan
percepatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan di Provinsi Maluku, dan 5)
Mendesain model kebijakan ekonomi tata kelola laut dalam pembangunan
ekonomi di Provinsi Maluku
Penelitian ini dilakukan di Provinsi Maluku dengan menggunakan metode
penelitian studi kasus. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder,
yang diperoleh melalui studi pustaka, observasi dan wawancara. Metode analisis
data dilakukan melalui 1) analisis interpretative structural modelling (ISM); 2)
analisis multidimenssion scalling (MDS); 3) analisis input-output (IO); 4) analisis
hierarchy proses (AHP) dan 5) analisis Sistem Dinamik (SD)
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua elemen memiliki keterkaitan
dengan sistem. Sub-elemen kunci dalam pengelolaan bidang kelautan adalah Dinas
Kelautan dan Perikanan, kepemimpinan dan pertumbuhan ekonomi merupakan
penggerak utama dan mempengaruhi sub elemen pada level berikutnya. Sementara
secara keseluruhan tingkat keberlanjutan dari tiga dimensi yaitu Transparansi,
Partisipasi, dan Akuntabilitas termasuk dalam kategori baik atau sangat
berkelanjutan, namun berdasarkan hasil uraian per dimensi, diperoleh bahwa
dimensi akuntabilitas memiliki nilai terendah sehingga atribut-atribut pada dimensi
ini perlu mendapatkan perhatian utama atau perlu adanya intervensi kebijakan.
Potret keadaan ekonomi (economic landscape) Provinsi Maluku menunjukan
struktur output sektor-sektor yang mampu memberikan dampak output terbesar di
atas 10 persen adalah sektor bangunan kelautan dan sektor perikanan. Sementara
sektor yang memiliki Nilai Tambah Bruto (NTB) di atas 10 persen adalah sektor
perikanan. Sektor unggulan atau sektor basis adalah sektor perikanan, sektor
bangunan kelautan dan sektor jasa kelautan. Sementara sektor yang memiliki nilai
pengganda output, pendapatan dan tenaga kerja terbesar adalah sektor industri
kelautan. Dampak permintaan akhir terhadap pembentukan output, pendapatan dan
perluasan lapangan kerja terbesar berturut-turut terjadi di sektor bangunan kelautan,
sektor perikanan dan sektor jasa kelautan.
Kebijakan percepatan pertumbuhan ekonomi bidang kelautan di Provinsi
Maluku dapat dilakukan melalui kebijakan penganggaran yang diarahkan untuk
peningkatan output dan peningkatan pendapatan, sementara kebijakan
pembangunan regional (regional development) diarahkan untuk penanggulangan
pengangguran dan kebijakan tata kelola yang efektif (effective government)
diarahkan untuk tujuan kelestarian lingkungan hidup.
Berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan yaitu dengan meningkatkan
pengeluaran pemerintah di sektor perikanan sebesar 10 persen maka PDRB sektor
perikanan akan meningkat rata-rata sebesar 11,66 persen per tahun. Sementara
ketika dilakukan peningkatan belanja sebesar 20 persen mampu mendorong
pertumbuhan PDRB sebesar 12,94 persen per tahun. | id |
