| dc.description.abstract | Pertumbuhan ekonomi yang diukur dari perubahan tingkat pendapatan dalam
bentuk produk domestik bruto (PDB), baik secara total maupun perkapita, sudah
sejak lama digunakan sebagai instrumen utama dalam menilai kemajuan
pembangunan suatu wilayah. Tinggi rendahnya kemajuan pembangunan suatu
wilayah diidentikkan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya. Hasil dari
pertumbuhan ekonomi, diasumsikan dengan sendirinya akan menciptakan berbagai
kondisi yang diperlukan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, atau
dikenal dengan istilah trickle-down effect.
Realita yang terjadi pada banyak negara, terutama negara berkembang,
ternyata asumsi trickle-down effect tidak terwujud. Indonesia sebagai salah satu
negara berkembang juga mengalami permasalahan serupa. Pertumbuhan ekonomi
yang tinggi tidak menjamin semua lapisan masyarakat mendapat manfaat yang
sama. Ukuran PDB sebagai dasar perhitungan pertumbuhan ekonomi, memiliki
keterbatasan, karena tidak mencerminkan distribusi pendapatan, kemajuan sosial
dan kesejahteraan. Karena itu, dibutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi
untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat diperoleh oleh semua
lapisan masyarakat. Pertumbuhan inklusif digunakan sebagai ukuran baru dalam
menilai pembangunan, yang merupakan gabungan dari ukuran pertumbuhan
ekonomi dan distribusi manfaatnya di masyarakat.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak infrastruktur dan
variabel ekonomi lain seperti persentase penyaluran kredit, keterbukaan
perdagangan dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan inklusif tingkat provinsi di
Indonesia. untuk melihat sejauh mana variabel-variabel mampu tersebut mampu
mendorong, atau bahkan menghambat tercapainya pertumbuhan inklusif. Penelitian
ini juga melihat perbedaan dampak berbagai jenis infrastruktur pada wilayah yang
tingkat pembangunan berbeda,
Pengukuran tingkat pertumbuhan inklusif provinsi menggunakan metode
indeks komposit. Dampak infrastruktur dan variabel ekonomi lain dianalisis
menggunakan model data panel. Untuk melihat perbedaan dampak jenis
infrastruktur terhadap pertumbuhan inklusif wilayah digunakan variabel dummy
interaksi antara wilayah dengan variabel jenis infrastruktur. Data yang digunakan
merupakan data tahunan yang mencakup 33 provinsi di Indonesia dengan
periode penelitian dari tahun 2011 sampai 2016.
Hasil estimasi data panel, menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif
antara ketersediaan berbagai jenis infrastruktur dengan pertumbuhan inklusif.
Apabila dilihat berdasarkan tingkat pembangunan wilayahnya, infrastruktur
telekomunikasi dan transportasi udara memiliki dampak yang lebih besar pada
provinsi dengan tahap pertumbuhan inklusif menengah ke atas, sedangkan
infrastruktur transportasi laut dan infrastruktur sosial (fasilitas pendidikan dan
kesehatan) memiliki dampak yang lebih besar pada provinsi dengan tahap
menengah ke bawah.
iii iii
Variabel persentase kredit terhadap PDRB memberikan dampak yang positif
dan signifikan terhadap tingkat pertumbuhan inklusif provinsi. Kedua indikator
keterbukaan perdagangan yang digunakan ternyata memberikan hasil yang berbeda.
Keterbukaan perdagangan total menunjukkan hubungan positif dengan
pertumbuhan inklusif. Keterbukaan perdagangan luar negeri yang menggambarkan
ekspor dan impor suatu provinsi dengan negara lain, menunjukkan hal sebaliknya,
yaitu memiliki efek negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan inklusif. Tingkat
inflasi berhubungan negatif dengan pertumbuhan inklusif, walaupun hasilnya tidak
signifikan, namun arah hubungannya sudah sesuai dengan hipotesis di awal.
Rencana pembangunan infrastruktur wilayah hendaknya disesuaikan dengan
tingkat pembangunan wilayah tersebut. Wilayah dengan tingkat pertumbuhan
inklusif menengah kebawah lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur
sosial seperti sarana kesehatan dan pendidikan sebagai prasyarat untuk dapat
mencapai tahapan pembangunan yang lebih tinggi. Sarana transportasi laut perlu
ditingkatkan, karena hampir sebagian besar provinsi di wilayah ini merupakan
provinsi dengan garis pantai yang panjang serta provinsi kepulauan. Wilayah yang
lebih maju dengan tingkat pertumbuhan inklusif menengah keatas lebih
diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur ekonomi seperti telekomunikasi,
dan transportasi udara. | id |
