Analisis Penerapan Teknologi Informasi dalam Mendukung Pengembangan Local E-Government
View/ Open
Date
2019Author
Novita, Hilda Yulia
Nurhadryani, Yani
Wahjuni, Sri
Metadata
Show full item recordAbstract
Pengembangan e-government di Indonesia dimulai dari terbitnya Instruksi
Presiden (INPRES) Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government. Salah satu lembaga pemerintahan yang telah
menerapkan e-government adalah Kota Bogor. Pada Pemeringkatan e-Government
Indonesia (PeGI) tingkat Kabupaten/ Kota, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor
meraih peringkat ke-2 setelah Kota Cimahi. Kota Bogor juga telah memiliki master
plan e-government Pemkot Bogor yang di dalamnya lebih fokus menjelaskan
pengembangan TI di lingkungan Pemkot Bogor, namun perencanaan
pengembangan TI level lokal seperti di dinas-dinas, kecamatan dan kelurahan perlu
dijelaskan lebih rinci. Tujuan penelitian ini bermaksud untuk membuat analisis
penerapan TI local e-government pada aplikasi PATEN di Kota Bogor. Penelitian
menggunakan framework (The Open Group Architecture Framewrok) TOGAF
ADM untuk menggambarkan penerapan TI yang baik dan rinci sehingga bisa
digunakan oleh organisasi kecamatan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan
strategisnya.
Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara dan observasi ke kecamatan
Bogor Utara, Bogor Selatan, Bogor Barat, Bogor Timur, Bogor Tengah dan Tanah
Sareal. Wawancara dan observasi dilakukan pada bulan Juni 2017 – Juli 2017.
Kondisi architecture vision menunjukkan bahwa hanya ada visi dan misi
kecamatan, namun belum ada rumusan visi dan misi TI yang untuk kecamatan. Visi
dan misi TI kecamatan yang diusulkan dianggap penting dan harus berdasarkan visi
dan misi e-government Kota Bogor tahun 2014-2018 yaitu “Mewujudkan Bogor
menjadi Smart Government menuju pemerintah yang efisien, efeketif, akuntabel
dan transparan, agar pengembangan TI kecamatan sejalan dengan visi dan misi egovernment
Kota Bogor.
Kondisi business architecture saat ini digambarkan dengan value chain
diagram yaitu terdapat kegiatan utama dan pendukung, persyaratan mendapatkan
pelayanan perizinan dan pelayan non-perizinan, dan analisis beberapa
permasalahan kegiatan bisnis kecamatan. Beberapa permasalahan yang terjadi
seperti pada pelayanan perizinan dan non-perizinan persyaratannya masih
melampirkan salinan identitas dikarenakan aplikasi paten kecamatan yang ada
belum diitegrasikan dengan data kependudukan online yang dimiliki oleh Kota
Bogor.
Kondisi information system architecture dapat dilihat dengan modul aplikasi
kecamatan yang saat ini dipakai yaitu SIM PATEN, SIM Wilayah, SIMDA,
SIMRAL, dan SIPEG yang diberikan oleh Diskominfostandi dan beberapa OPD
lainnya. Sedangkan pada kondisi technology architecture kecamatan-kecamatan di
Kota Bogor memiliki infrastruktur perangkat keras yang memadai, kondisi
infrastruktur jaringan juga sudah memadai karena memilik anggaran untuk
memenuhi pengadaan perangkat keras dan jaringan.
Hasil analisis penerapan TI pada level local e-government tingkat kecamatan
di Kota Bogor untuk jangka waktu lima tahun yang akan datang menghasilkan
beberapa strategi. Strategi pertama yaitu menghasilkan rekomendasi solusi
kebutuhan aplikasi yang diperlukan sebagai pendukung telaksananya seluruh
proses bisnis kecamatan yang dijalankan. Aplikasi yang dibutuhkan terdapat enam
aplikasi untuk internal kecamatan yaitu SIM PATEN online, SIM Wilayah online,
SI keuangan, SI inventaris, SI kepegawaian, dan SI Audit. Strategi kedua
menghasilkan rekomendasi solusi kebutuhan data yang dibutuhkan untuk
membangun solusi SI yaitu data kependudukan, data keuangan, data pengelolaan
aset, data kepegawaian, dan data kinerja kecamatan. Strategi ketiga menghasilkan
rekomendasi usulan technology architecture seperti meningkatkan kecepatan
koneksi internet dan membuat topologi jaringan untuk kecamatan di Kota Bogor.
Strategi keempat menghasilkan rekomendasi roadmap dan prioritas tahapan
program kerja pengembangan TI selama lima tahun mendatang yaitu pembuatan
master plan TI, pengembangan SDM TI, pengembangan aplikasi dan
mengintegrasikan aplikasi kecamatan, pemanfaatan aplikasi, pemeliharaan
aplikasi, serta pengembagan dan pemeliharaan infrasttruktur TI kecamtan. Strategi
terkahir yaitu untuk menambahkan unit kerja TI yang dianggap perlu dalam
melakukan tugas pengelolaan TI, penyajian informasi, pemeliharaan TI, dan
laporan secara rutin. Dengan adanya unit kerja TI diharapkan dapat meningkatkan
pengelolaan dan koordinasi pengembangan TI dengan tujuan bisnis kecamatan.
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi rekomendasi untuk Diskominfostandi
Kota Bogor sebagai fasilitator pengembangan penerapan TI level local egovernment
di kecamatan.