Efektivitas Implementasi kebijakan Pengelolaan Taman Hutan Raya Sultan Syarif Hasyim di Provinsi Riau

Abstract

Taman Hutan Sultan Syarif Hasyim (Tahura SSH) merupakan kawasan yang memiliki fungsi pokok sebagai koleksi flora dan fauna yang dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan ekowisata. Sejak ditetapkan pada tahun 1999, pengelolaan Tahura SSH terus mengalami penurunan fungsi karena meningkatnya penguasaan lahan yang telah menyebabkan deforestasi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit. Pengelolaan Tahura SSH diidentikkan dengan kegiatan administratif bukan pada design aksi kebijakan. Kegagalan kebijakan pengelolaan Tahura SSH belum berdampak (outcome) bagi masyarakat karena stigma yang dibangun bahwa pengelolaan kawasan akan berhasil apabila kebijakan yang dibuat mampu mempertahankan luasan kawasan buka berorientasi pada fungsi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis isi (content analysis) teks kebijakan pengelolaan Tahura SSH (2) menganalisis efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan kawasan Tahura SSH serta hambatan – hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tersebut dan (3) merumuskan strategi kebijakan dalam peningkatan efektivitas pengelolaan Tahura SSH bersama masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Tahura SSH Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview), pengamatan terlibat, dan review dokumen. Analisis data menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis Grindle (1980) yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi, policy process analysis oleh International of Development Study (IDS) (2006) yang diukur dengan pendekatan narasi, aktor dan jaringan dan Maser (1994) diukur dengan pertimbangan keinginan secara sosial-ekonomi dan pertimbangan keinginan secara ekologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya gap antara kebijakan dengan implementasi di lapangan antara lain adanya ketidaksesuaian antara teks kebijakan dengan kondisi faktual dilapangan. Hal ini dapat dilihat dari penguatan kapasitas kelembagaan, kejelasan penguasaan lahan, pemberdayaan masyarakat, integrasi blok/ zonasi serta sanksi dan penegakan hukum. Efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH menunjukkan adanya penyimpangan, state capture, manuver politik, tingginya transaksi jual beli lahan, weak law enforcement. Untuk mengefektivkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH maka pemerintah perlu mengefektivkan isi kebijakan dan implementasi kebijakan sesuai dengan design aksi kebijakan sehingga berdampak bagi masyarakat sebagai stakeholder utama pengelolaan hutan. v Selain itu, hal ini juga perlu didukung dengan inovasi dan transisi tata kelola untuk memperkecil gap kebijakan dan implementasi di lapangan seperti penguatan dan optimalisasi kelembagaan, pola kemitraan, integrasi zonasi, peningkatan komunikasi kepada target groups dalam rangka meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan Tahura SSH.