Evaluasi Ekonomi Kebijakan Moratorium Perizinan Kapal Eks Asing terhadap Sumberdaya Perikanan Demersal di Wilayah Pengelolaan Perikanan 718.

Abstract

Status pemanfaatan sumberdaya ikan demersal di Laut Arafura sudah pada tingkat pemanfaatan penuh, maka pengelolaan perikanan harus dilakukan secara hati-hati. Pembatasan jumlah penangkapan (limited entry) merupakan salah satu upaya untuk mengurangi tekanan terhadap sumberdaya perikanan. Kebijakan limited entry yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia adalah tidak memberikan perpanjangan izin dan menerbitkan izin baru bagi kapal perikanan milik asing atau milik pengusaha Indonesia yang bekerjasama dengan asing (kapal perikanan eks asing) untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Dengan kebijakan tersebut, sebanyak seribu lebih kapal perikanan eks asing tidak dapat beroperasi. Kebijakan moratorium perizinan kapal perikanan eks asing telah menyebabkan turunnya produksi perikanan di beberapa pelabuhan terutama pelabuhan perikanan pangkalan kapal yang melakukan penangkapan ikan di WPP 718. Sebanyak 59% kapal yang terdampak kebijakan moratorium, melakukan penangkapan ikan di WPP 718. Alat tangkap yang digunakan oleh kapal tersebut adalah pukat ikan, pukat udang, jaring insang oseanik dan purse seine. Pukat ikan dan pukat udang meliputi 92% dari jumlah kapal eks asing di WPP 718 dengan target tangkapan ikan ekonomis penting seperti udang dan kakap. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menganalisis status pemanfaatan sumberdaya perikanan demersal di WPP 718. 2) Menganalisis dinamika pemanfaatan perikanan demersal di WPP 718 pada kondisi tidak adanya kebijakan moratorium. 3) Menganalisis dampak kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing terhadap pemanfaatan perikanan demersal di WPP 718 dan 4) Merumuskan alternatif kebijakan pengelolaan perikanan demersal di WPP 718 setelah adanya kebijakan moratorium perizinan kapal eks asing. Cakupan penelitian ini meliputi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 718 (Laut Aru, Laut Arafuru/Arafura, Laut Timor bagian Timur). Secara administratif tercakup dalam wilayah Provinsi Papua, Papua Barat dan sebagian Maluku. Pemilihan WPP 718 sebagai lokasi penelitian karena sebagian besar kapal perikanan yang terkena dampak kebijakan moratorium kapal eks asing melakukan operasi penangkapan ikan di WPP 718. Potensi sumberdaya perikanan tertinggi diantara 11 wilayah pengelolaan perikanan terdapat di WPP 718. Penelitian berlangsung mulai dari Juni 2016 sampai dengan Maret 2018. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Kapal eks asing yang terdampak kebijakan moratorium menggunakan alat tangkap pukat dengan target tangkapan adalah ikan demersal. Analisis model surplus produksi dilakukan terhadap model Schaefer, Fox, Walter-Hilborn dan CYP. Model Walter-Hilborn memberikan nilai R2 yang paling tinggi dan kesesuain tanda yang tepat, sedangkan model yang lainnya memiliki nilai R2 lebih rendah (Schaefer dan Fox) dan ketidaksesuain tanda (CYP). Tingkat optimal yang digunakan mengacu pada nilai maximum economic yield (MEY). Tingkat eksploitasi optimal secara ekonomi (MEY) yaitu 4.393 unit jumlah kapal setara kapal dengan alat tangkap pancing rawai dasar 75 GT, produksi 188.725 ton per tahun dan rente 4,41 triliun rupiah. Kebijakan moratorium menyebabkan semakin rendahnya tingkat pemanfaatan ikan demersal di WPP 718. Kebijakan moratorium kapal eks asing menyebabkan jumlah biomas lebih tinggi dibandingkan kondisi baseline dan kondisi optimal, jumlah pertumbuhan ikan lebih kecil dan tingkat kematian alami ikan menjadi lebih tinggi. Untuk memanfaatkan perikanan pada kondisi optimal, maka diperlukan penambahan jumlah kapal untuk meningkatkan eksploitasi sehingga pertumbuhan ikan menjadi optimal dan tingkat kematian alami menjadi lebih rendah. Dalam menangani rendahnya tingkat pemanfaatan ikan demersal di WPP 718 pada kondisi baseline dan adanya kebijakan moratorium, maka penelitian ini merekomendasikan untuk melakukan penambahan jumlah kapal pancing rawai. Jumlah kapal yang disarankan adalah sebanyak 1.910 unit dengan penambahan yang dilakukan secara bertahap. Total penambahan sampai dengan 1.910 unit tercapai pada tahun 2030 dengan memerlukan tambahan investasi sebesar 1,82 triliun rupiah. Tahapan penambahan jumlah kapal ini dilakukan sebesar unit tertentu dengan tetap menjaga rente perikanan paling tinggi. Dengan adanya penambahan jumlah kapal sebanyak 1.910 unit sampai tahun 2030, maka produksi mengalami peningkatan sebesar 36.511 ton. Penerimaan juga mengalami peningkatan sebesar 1,78 triliun rupiah serta rente perikanan mengalami peningkatan 490 miliar rupiah dibandingkan kondisi baseline tahun 2014. Kebutuhan tenaga kerja (ABK) mengalami peningkatan sebesar 32.477 orang sampai dengan tahun 2030 Penambahan kapal dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat dan pihak swasta dengan spesifikasi jenis alat tangkap, ukuran dan teknologi kapal perikanan ramah lingkungan yang sesuai untuk melakukan penangkapan ikan di ZEE 718 dan laut lepas setara 1.910 unit kapal pancing rawai dasar 75 GT. Dalam memperlancar aktivitas penangkapan ikan di WPP 718 diperlukan tambahan infrastruktur penangkapan seperti pelabuhan, dermaga, fasilitas pendaratan ikan, fasilitas penyimpanan, fasilitas pengolahan dan pemasaran perikanan, sehingga sumberdaya perikanan memberikan manfaat optimal.