Sistem Penetapan Pungutan Hasil Hutan Kayu Bulat oleh Pemerintah di Areal HPH (Suatu Analisis Kebijaksanaan Ekonomi Kehutanan)

Abstract

Pada awal pembangunan jangka panjang I (PJP I), sumber-daya hutan dijadikan sebagai modal pembangunan (natural capital) di mana hutan tropika yang sebelumnya hampir belum terjamah, dimanfaatkan untuk menciptakan sumberdana bagi keperluan pembangunan yang luas (investasi modal di berbagai bidang guna meningkatkan kapasitas perekonomian nasional untuk bertumbuh lebih baik). Padahal kebijaksanaan untuk memanfaatkan natural capital tersebut dilakukan dengan berbe-kal kurangnya pengetahuan yang cukup tentang hutan tropika (sedangkan pengetahuan kehutanan yang ada baru dari pengala-man hutan jati). Di samping itu juga belum banyak teori ekonomi yang dapat menjelaskan tentang pembangunan yang sebaiknya untuk negara berkembang khususnya yang menyangkut pemanfaatan hutan alam. Kebijaksanaan pemerintah dalam pemberian izin HPH di Indonesia lebih didasarkan atas pertimbangan kepada mereka yang telah berjasa kepada negara, keadaan seperti ini bisa saja diterima. Namun konsekuensi dari kebijaksanaan atas dasar preferensial tersebut berarti mengesampingkan pertim-bangan-pertimbangan ekonomi dan keahlian dalam profesi kehu-tanan yang harus dimiliki oleh setiap pemilik SK HPH.