| dc.description.abstract | Pemanfaatan hutan adalah salah satu dari empat konsep tata kelola hutan di Indonesia (Nurrochmat et al. 2016). Saat ini, wisata alam adalah salah satu pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Indonesia. Skema ini juga diterapkan di Kabupaten Bangka Tengah. Namun, informasi tentang bagaimana hutan kemasyarakatan (HKm) berbasis wisata alam berjalan belum tersedia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek regulasi pelaksanaan program hutan kemasyarakatan, menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan hutan kemasyarakatan berdasarkan pada bisnis pariwisata alam, faktor yang berpengaruh dan upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi HKm berbasis pariwisata alam. Metode yang digunakan adalah analisis teks regulasi, metode skoring, regresi logistik dan analisis deskriptif kualitatif. Ada empat aspek yang dinilai untuk menentukan tingkat efektivitas kelompok HKm, yaitu pemenuhan hak dan kewajiban (termasuk realisasi rencana wisata alam), aspek ekonomi, ekologi dan kelembagaan.
Analisis teks regulasi mengungkapkan bahwa aturan dalam implementasi kehutanan masyarakat harus ditingkatkan. Masalah potensial adalah inkonsistensi dan ketidakjelasan aturan terkait dengan pedoman pengembangan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi perhutanan sosial. Peraturan yang ada tidak secara jelas mengatur pembagian kewenangan dalam melakukan pembinaan, pemantauan, kontrol dan evaluasi. Jumlah pihak yang terlibat membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik, agar kegiatan dapat berjalan dengan baik. Lebih lanjut, untuk memenuhi kewajibannya, terutama yang berkaitan dengan persiapan RKU dan RKT membutuhkan banyak sumber daya seperti penguasaan teknologi drone dan GPS, sehingga diperlukan fasilitasi yang cukup dari pemerintah. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi yang terpisah antara monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dan pemenuhan kewajiban pemegang izin perlu dilakukan integrasi agar efisiensi kegiatan dapat dicapai. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengaturan tingkatan sanksi administratif berdasarkan tingkatan pelanggaran agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan kegiatan HKm oleh pemegang izin.
Analisis efektivitas dengan metode skoring menunjukkan bahwa hanya ada satu kelompok HKm di antara tiga kelompok HKm yang memiliki tingkat efektivitas yang baik. HKm Gempa 01 relatif lebih baik daripada kelompok HKm lainnya. Aspek yang membatasi untuk kelompok HKm lainnya, yaitu ekonomi untuk Gempita dan Tunas Harapan, kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan kelembagaan untuk Tunas Harapan. Faktor-faktor yang dianggap berpengaruh dikembangkan menggunakan model implementasi kebijakan Edward III. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik (α=10%), faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi adalah sikap kepala desa, sikap tokoh masyarakat dan sikap pemerintah. Faktor-faktor ini mampu menjelaskan 81,7% (R-sq) keragaman variabel efektivitas.
Lebih lanjut, berdasarkan analisis kualitatif dengan mempertimbangkan hasil analisis teks regulasi, beberapa teori, temuan lapangan dan faktor-faktor yang
berpengaruh, terdapat beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan HKm. Upaya tersebut adalah memastikan dan meningkatkan dukungan kepala desa, tokoh masyarakat, dukungan pemerintah dan sinergi pemerintah termasuk keterlibatan LSM dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak kelompok HKm oleh pemerintah melalui unsur terkait. | id |
