| dc.description.abstract | Kecamatan Tambora merupakan kecamatan yang memiliki luas wilayah
terkecil di Kota Jakarta Barat yaitu seluas 5.4 km2 tetapi memiliki jumlah
penduduk yang tinggi yaitu sebesar 267 375 jiwa. Tingkat kepadatan penduduk di
Kecamatan Tambora menempati urutan tertinggi kedua di DKI Jakarta yaitu
sebesar 49 240 jiwa/km2. Tingginya kepadatan penduduk dapat mengakibatkan
penggunaan lahan yang tidak selaras dengan rencana pola ruang yang telah
ditetapkan dalam RDTR, karena peningkatan jumlah penduduk tersebut
menyebabkan permintaan kebutuhan lahan untuk tempat bermukim menjadi
meningkat. Hal ini menyebabkan terbentuknya pola-pola permukiman dengan
karakteristiknya masing-masing. Selain itu kepadatan penduduk yang tinggi juga
dapat menyebabkan tingginya risiko bencana antropogenik di wilayah hunian.
Salah satu bentuk bencana tersebut di Kecamatan Tambora adalah kebakaran
permukiman dan menjadi bencana tertinggi kejadiannya. Peristiwa kebakaran di
Kecamatan Tambora menyebabkan perumahan menduduki peringkat tertinggi
sebagai sarana atau obyek yang terbakar sejak tahun 2013 sampai dengan tahun
2017. Kebakaran yang terjadi di daerah permukiman berpotensi menimbulkan
kerugian yang tidak sedikit bagi penghuninya bahkan dapat menyebabkan korban
jiwa, mengingat besarnya dampak dan kerugian yang ditimbulkan oleh bencana
kebakaran maka perlu dipetakan sebaran risiko bencana kebakaran. Penyediaan
informasi dan data spasial terkait kawasan permukiman yang memiliki risiko
bencana kebakaran perlu dilakukan sebagai dasar dilakukannya evaluasi pola
ruang untuk kemudian dapat disusun langkah-langkah pencegahan kebakaran
pada wilayah yang memiliki risiko kebakaran. Selain risiko bencana, keselarasan
antara perencanaan tata ruang dengan penggunaan lahan juga perlu diperhatikan
dalam melakukan evaluasi pola ruang.
Penelitian ini bertujuan untuk (1) melakukan analisis bahaya, kerentanan,
dan risiko kebakaran di Kecamatan Tambora, (2) melakukan evaluasi keselarasan
penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang Kecamatan Tambora dan
(3) melakukan evaluasi melalui analisis keterkaitan antara rencana pola ruang
permukiman RDTR dengan wilayah yang memiliki risiko kebakaran di
Kecamatan Tambora, serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
Metode analisis yang digunakan meliputi analisis spasial, analisis
multikriteria dan analisis deskriptif. Analisis multikriteria digunakan untuk
menentukan faktor dan sub faktor penentu bahaya kebakaran dan kerentanan.
Setelah faktor dan sub faktor pembentuk bahaya kebakaran dan kerentanan
dikelompokkan secara terstruktur maka kemudian dilakukan pembobotan nilai
untuk masing-masing faktor dan sub faktor. Pembobotan untuk nilai faktor
dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Pembobotan
nilai sub faktor dilakukan dengan ketentuan standarisasi skor skala berkebalikan.
Analisis spasial menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk
pembuatan peta bahaya, peta kerentanan, peta risiko, dan peta keselarasan
penggunaan lahan. Analisis deskriptif dilakukan untuk menganalisis keterkaitan
rencana pola ruang RDTR dengan sebaran daerah risiko bencana kebakaran serta
keselarasan penggunaan lahannya.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kelas bahaya kebakaran yang
paling dominan berada pada kelas sedang sebesar 90.3% dari luas total
Kecamatan Tambora, sebaran RW kumuh berada pada kelas bahaya sedang dan
tinggi sedangkan pada bahaya rendah tidak terdapat sebaran RW kumuh. Kelas
kerentanan sedang memiliki luasan yang terbesar yaitu sebesar 66.4% dan sebaran
RW kumuh sebagian besar yaitu sebanyak 10 RW berada pada kelas kerentanan
sedang. Kelas risiko bencana kebakaran memiliki luasan secara berurutan adalah
kelas risiko sedang (65.7%), kelas risiko tinggi (27.8%), dan kelas risiko rendah
(6.5%). Sebaran RW kumuh dari hasil analisis risiko kebakaran yaitu sebanyak 12
RW terdapat pada kelas risiko sedang dan pada kelas risiko tinggi serta risiko
rendah masing-masing 6 RW kumuh; (2) Persentase keselarasan antara
penggunaan lahan eksisting terhadap rencana pola ruang (RDTR) Provinsi DKI
Jakarta 2011-2030 sebesar 75.1%; dan (3) Perencanaan pola ruang permukiman
yang telah ditetapkan di dalam RDTR sebagian besar berada pada kelas risiko
bencana kebakaran sedang (59.25%) dan kelas risiko tinggi (19.81%). Besarnya
luasan pola ruang permukiman yang masuk ke dalam kelas risiko sedang bencana
kebakaran, berpotensi sangat besar menimbulkan kerugian baik harta benda
maupun korban jiwa. Oleh karena itu diperlukan evaluasi pola ruang dengan
memasukkan aspek kebencanaan sebagai salah satu bentuk mitigasi untuk
menurunkan tingkat risiko. | id |
