| dc.description.abstract | Pemanfaatan kayu pinus hasil tanaman rakyat di Tana Toraja secara intensif mulai dilakukan sejak dibukanya industri pengolahan kayu pinus pada Tahun 2002. Perusahaan diberi izin dengan sejumlah pembatasan dan persyaratan untuk membeli hasilnya baik dari segi jumlah potensi yang harus dibeli maupun sumber atau asal kayu pinus. Tahun 2006 Pemerintah Kabupaten Tana Toraja kembali mengijinkan pemanfaatan kayu pinus rakyat dan menawarkan bagi para investor yang berminat untuk menanamkan modalnya dalam pemanfaatan hutan pinus rakyat di Kabupaten Tana Toraja melalui pembukaan industri pengolahan hasil hutan pinus. Upaya pemanfaatan termaksud di atas tentunya membutuhkan suatu strategi dalam menyusun perencanaan pemanfaatan yang didasarkan atas data yang akurat dan komprehensif. Penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk menyusun suatu strategi pengembangan hutan pinus milik rakyat yang dapat menjamin manfaat ekonomi disamping manfaat ekologi. Analisis SWOT digunakan sebagai langkah awal untuk menyusun strategi dengan bantuan metode AHP, sedangkan analisis ISM digunakan untuk menemukan model strukturalnya dalam penyusunan strategi pengembangan. Hasil analisis SWOT menunjukkan posisi hutan pinus rakyat berada pada sel 2 yang menunjukkan bahwa strategi yang harus diterapkan adalah ST (strength – threat) dengan cara: (1) membentuk dan meningkatkan peran kelompok/kelembagaan petani, (2) mengembangkan pola agroforestri untuk peningkatan produktifitas lahan dan melakukan penyadapan getah untuk peningkatan nilai ekonomi pinus, (3) melakukan penataan areal untuk mengatur produksi/tebangan dan penanaman dalam rangka menjamin kontinuitas hasil, dan (4) menjamin kepastian pemanfaatan lahan tongkonan. Hasil analisis struktural pengembangan hutan pinus rakyat menunjukkan bahwa setiap elemen dalam pengembangan hutan pinus rakyat memiliki subelemen kunci. Akan tetapi tiap elemen ini ada yang menghasilkan model struktur yang berbeda. Dari hasil analisis ini dapat diketahui bahwa strategi yang diterapkan dalam pengembangan hutan rakyat adalah melakukan kerjasama antara petani dengan lembaga pemerintah, lembaga adat, perusahaan dan LSM serta lembaga pendidikan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan. | id |
