Proses Detil Perencanaan RTH Publik sebagai Substitusi Alih Fungsi Ruang Hijau Hasil Relokasi Eks-Perumahan Di Kawasan Wilayah Pertambangan PT. Bukit Asam Daerah Tanjung Enim, Sumatera Selatan

Abstract

Degradasi nilai lanskap suatu daerah dengan penurunan kualitas lingkungan umum terjadi di wilayah pertambangan aktif mineral batubara. Solusi dari aktifitas ekspolaris lahan tersebut salah satunya diatur dalam kebijakan CSR perusahaan melalui program pengembangan wilayah dengan besaran dana dan rencana pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam anggaran rumah tangga salah satu divisi managerial perusahaan terkait. Rencana jangka panjang PT Bukit Asam yang mengusung visi sebagai perusahaan tambang negara yang peduli lingkungan, merupakan dasar rencana pelaksanaan kebijakan CSR perusahaan. Tujuan dari pelaksaaan proses rencana RTH publik yang baru pada lokasi tapak rencana, adalah untuk membuat rencana tata guna pemanfaatan lahan yang menyediakan ruang dan fasilitas sosial masyarakat kota dengan bentuk akhir RTH publik baru berupa taman lingkungan dan sarana olahraga wisata rekreasi dan atraksi dengan hutan kota sebagai fungsi konservasi jenis RTH tertentu. Metode yang dibuat adalah mengikuti pola kerja proses perencanaan seperti yang dikemukakan oleh Gold (1980) dengan pendekatan kesesuaian lahan serta analisis legal yang mengakomodasi konsep rencana dari pihak perusahaan tambang. Hasil dari sintesis penilaian kualitas fisik lanskap terdiri dari Zona Inti seluas 2,24 atau 28,7 % dari total luas keseluruhan tapak sebesar 7,8 Ha dengan fungsi pemanfaatan ruang sebagai wisata edukasi; Zona Pendukung dengan luas 1.3 Ha atau 16,6% dengan fungsi pemanfaata ruang sebagai wisata rekreasi pendukung edukasi, Zona Sekunder dengan luasan 1,11 Ha atau 14,2% dengan fungsi pemanfaatan sebagai wisata konservasi; dan Zona Pembatas selauas 3,16 Ha atau 40.5% yang menyediakan ruang penerimaan pemanfaatan wisata dan area pengembangan dari zona wisata yang terbentuk.