Analisis Keselarasan Penggunaan Lahan dan Arahan Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Bogor.

Abstract

Kabupaten Bogor sebagai salah satu wilayah penyangga (hinterland) berpotensi mengalami proses perkembangan akibat aktivitas di Ibu Kota Jakarta. Proses perkembangan tersebut berdampak pada pertambahan jumlah penduduk dan pada akhirnya menyebabkan persaingan pemanfaatan ruang. Saat ini Kabupaten Bogor baru saja merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2005-2025 menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.11 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi jenis penggunaan lahan eksisting di Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg Kabupaten Bogor, (2) menganalisis keselarasan penggunaan lahan eksisting terhadap pola ruang RTRW Kabupaten Bogor tahun 2016-2036, (3) menganalisis pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang melalui empat instrumen pengendalian, (4) menganalisis faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor, serta (5) menyusun arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor. Penelitian dilaksanakan pada tiga kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu Kecamatan Cibinong, Cileungsi, dan Cigudeg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah digitasi on screen untuk menginterpretasi jenis penggunaan lahan, query untuk mengelompokkan keselarasan penggunaan lahan, dan sampling nonprobabilitas melalui pendekatan purposive sampling untuk menentukan responden wawancara. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 14 jenis penggunaan lahan di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor. Jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cibinong dan Cileungsi adalah permukiman dengan luas masing-masing 2.855,06 ha di Kecamatan Cibinong dan 2.766,42 ha di Kecamatan Cileungsi, sedangkan jenis penggunaan lahan paling luas di Kecamatan Cigudeg adalah hutan seluas 10.276,01 ha. Kecamatan Cibinong memiliki keselarasan penggunaan lahan yang paling tinggi, yaitu sebesar 67,17% jika dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya yang hanya memiliki keselarasan penggunaan lahan dibawah 50%. Pengendalian pemanfaatan ruang di Kabupaten Bogor dilaksanakan hanya dengan dua instrumen yaitu perizinan dan sanksi, sedangkan dua instrumen lainnya belum dilaksanakan. Terdapat banyak faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, salah satunya yaitu kebutuhan akan keterlibatan banyak pihak. Arahan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruangnya adalah segera menyusun peraturan zonasi serta memberi insentif dan disinsentif agar pemanfaatan ruang kedepannya memiliki keselarasan yang lebih tinggi terhadap pola ruang RTRWnya.