Kontrak Usaha Pemanfaatan Wisata Alam pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Rinjani Barat

Abstract

Pelibatan mitra dalam kegiatan pemanfaatan wisata alam yang dilakukan oleh KPHL Rinjani Barat dapat meningkatan nilai manfaat dari hutan, tetapi juga menimbulkan resiko kerusakan hutan. Kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan usaha, pengaturan peran dan kondisi finansial saling berpengaruh dalam menentukan bentuk kontrak yang optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan bentuk kontrak yang optimal antara KPH dan mitra melalui bentuk skema yang dapat dilakukan, pengaturan hak dan tanggungjawab dalam kontrak serta penilaian kondisi keuangan usaha. Penelitian dilakukan di wilayah KPHL Rinjani Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Analisis kebijakan dilakukan untuk menentukan skema kerjasama yang dapat digunakan oleh KPH, analisis isi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara KPH dan mitra pada kontrak yang disepakati. Hubungan antara KPH dan mitra dapat dipandang sebagai sebuah hubungan principal-agent yang dapat memiliki berbagai permasalahan keagenan seperti adverse selection, ketimpangan informasi, pelanggaran kesepakatan dan biaya keagenan. Terdapat beberapa kebijakan yang dapat menjadi dasar pelaksanaan pemanfaatan wisata alam bersama mitra berupa izin usaha (IUPJLWA), kerjasama kehutanan, kemitraan sosial, dan kerjasama pemerintah daerah (KSD). Kesepakatan distribusi hasil usaha masing-masing pihak tidak sebanding dengan biaya pembangunan sarana yang telah dikeluarkan. Sistem bagi hasil profit sharing digunakan dengan mitra kabupaten lombok barat, mitra IZW, masing-masing pemerintah desa dan kelompok masyarakat, sedangkan pada objek wisata Pemandian Aik Nyet juga digunakan sistem upah tetap khusus dengan kelompok masyarakat. Hasil analisis kelayakan usaha menunjukkan bahwa usaha wisata alam antara KPH dan mitra di Resort Sesaot tidak layak secara finansial yanitu dengan NPV Rp -856404290.00, B/C 0.97 serta IRR -0.58% untuk objek wisata Kolam Sesaot dan NPV Rp -643403720.00, B/C 0.97 dan IRR -1.65% untuk objek wisata Pemandian Aik Nyet. Hasil analisis kelayakan usaha pada objek wisata di Resort Malimbu yaitu NPV Rp 28421227339.00, B/C 1.56 dan IRR 17.90% yang artinya layak secara finansial jika semua asumsi-asumsi terpenuhi.