Peran Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional dan Kesejahteraan Masyarakat di Wilayah Sulawesi.

Abstract

Undang-undang No.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan landasan kebijakan yang mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan wilayah berdasarkan anggaran pemerintah daerah. Dengan diberlakukannya UU Pemerintahan Daerah maka setiap daerah harus membuat perencanaan investasi dan pengembangan daerah sehingga tercapai pertumbuhan ekonomi regional yang optimal. Pembangunan ekonomi regional merupakan pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh daerah karena memiliki otonomi dan wewenangnya sendiri. Kebijakan otonomi daerah memberikan pengaruh yang luas dalam penentuan sistem perencanaan pembangunan wilayah sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 Poin e UU No. 23/2014 yang membahas tentang urusan pemerintahan absolut berupa kebijakan makro ekonomi diantaranya kebijakan moneter. Permasalahan pembangunan wilayah yang menghambat pencapaian sasaran pembangunan ialah terdapatnya kesenjangan antar wilayah dan kurangnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan wilayah difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan kesenjangan dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan khususnya di wilayah Sulawesi, menjaga momentum pertumbuhan wilayah serta meningkatkan kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Pengembangan wilayah diarahkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi wilayah yang berkelanjutan dan inklusif serta orientasi pertumbuhan/pengembangan wilayah yang diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di seluruh wilayah. Dari sisi penawaran, sektor keuangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional dan memegang peranan penting dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Hal ini dapat dipahami melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang merupakan alat pembangunan ekonomi yang bertujuan menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan. LKM formal bank dalam hal ini ialah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai salah satu jenis bank dalam pendiriannya memiliki tujuan untuk menyediakan jasa perbankan yang melayani usaha mikro dan kecil serta masyarakat di perdesaan. Penelitian ini memiliki fokus utama yaitu menganalisis peranan indikator utama sektor keuangan dan kredit dari BPR terhadap perekonomian regional dan kesejahteraan masyarakat. Unit analisis ialah 6 provinsi di wilayah Sulawesi. Alat analisis yang digunakan ialah Analisis Regresi Komponen Utaam (Principal Component Analysis), Analisis Jalur (Path Analysis) dan Pemodelan Geospasial (Sistem Informasi Geografis). Variabel yang digunakan ialah Indikator utama sektor keuangan BPR, Kredit Produktif BPR, PDRB, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Angkatan Kerja. Ketimpangan secara spasial terkait sebaran indikator keuangan dan kredit BPR serta perekonomian regional dan kesejahteraan masyarakat masih terjadi di wilayah Sulawesi. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi saja tidak akan cukup untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat dari pertumbuhan. Tujuan pembangunan ekonomi pada hakekatnya tidak hanya mencapai pertumbuhan yang setinggi-tingginya melainkan juga bagaimana pertumbuhan yang tinggi tersebut dapat merata ke seluruh wilayah. Berkaitan dengan analisis yang dilakukan maka diharapkan bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi juga akan menciptakan kesamaan kesempatan dan akses yang dapat diterima setiap masyarakat pada masingmasing wilayah (inklusif). Variabel sektor finansial/keuangan yaitu aset BPR, Dana Pihak Ketiga, jumlah kredit yang disalurkan dan jumlah BPR mempengaruhi perekonomian regional di wilayah Sulawesi secara positif dan signifikan.terhadap perekonomian regional di wilayah Sulawesi. Hal ini menunjukkan peran indikator utama sektor keuangan dan perkreditan BPR dari sisi kelembagaan berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian regional di wilayah Sulawesi. Kredit produktif BPR berdasarkan jenis usaha dalam hal ini kredit mikro dan kredit kecil mempengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Sulawesi secara signifikan dimana kredit mikro memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Sulawesi. Kredit kecil juga memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional di wilayah Sulawesi. Kredit mikro memang mendominasi perkembangan kredit BPR berdasar jenis usaha, demikian halnya dengan jumlah usaha mikro dari segi kuantitas. Sedangkan kredit berdasarkan jenis penggunaan dalam hal ini kredit produktif yaitu kredit modal kerja dan kredit investasi berpengaruh positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah Sulawesi melalui PDRB dan penyerapan tenaga kerja. Strategi kebijakan utama sektor keuangan sangat diperlukan diantaranya berupa penguatan struktur perbankan yaitu perluasan akses keuangan (financial inclusion) dan fasilitasi intermediasi. Inklusifitas keuangan menawarkan sejumlah jasa keuangan yang lebih luas termasuk diantaranya yaitu kredit. Dengan tujuan pemberdayaan kesejahteraan masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik, konsep inklusi keuangan menjadi sangat penting untuk diimplementasikan. Inklusi keuangan harus didukung dengan analisis empiris tentang bagaimana mengukur inklusi keuangan pada indikator ekonomi agregat.