Politik Tata Ruang dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan (Studi di Kabupaten Pandeglang).

Abstract

Implementasi kebijakan tata ruang sering menimbulkan benturan berbagai pihak yang berkepentingan. Kondisi tersebut terjadi karena rumusan kebijakan tata ruang merupakan produk politik sehingga implementasinya berkaitan dengan tarik menarik kepentingan berbagai pihak. Kesadaran memasukkan pertimbangan mengajak berbagai pihak menyusun tata ruang selama ini cenderung masih meninggalkan persoalan dalam implementasinya, yang berujung pada konflik. Penyelesaian konflik tersebut sering mengalami kegagalan. Studi ini menjelaskan mengapa kebijakan tata ruang dan kawasan perdesaan tidak berjalan efektif. Atas dasar tersebut, penulis mengajukan pertanyaaan penelitian sebagai berikut: 1.Mengapa RTRW Kabupaten Pandeglang tidak didukung oleh pemangku kepentingan dan menimbulkan konflik serta sulit diimplementasikan? 2.Mengapa kawasan agropolitan dan minapolitan dicantumkan dalam RTRW Kabupaten Pandeglang 2011-2031 tidak berhasil diimplementasikan dan bagaimana dampaknya terhadap pengembangan desa di kedua kawasan tersebut? 3.Bagaimana prioritas strategi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang? Penelitian ini mengambil unit analisis pada tiga tipe kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Pertama, desa yang potensial menjadi kawasan perdesaan. Kedua, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW namun belum direalisasikan. Ketiga, kawasan perdesaan yang telah ditetapkan dalam RTRW dan kebijakannya telah diimplementasikan. Tipe pertama, mengambil studi kasus di Desa Cadasari Kecamatan Cadasari. Tipe kedua, mengambil studi kasus kawasan agropolitan, yang meliputi seluruh desa di Kecamatan Munjul, Sobang dan Menes. Tipe ketiga mengambil studi di kawasan minapolitan yang telah disyahkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kawasan pada tahun 2011, meliputi seluruh desa di Kecamatan Panimbang dan Sumur. Penelitian ini bertujuan: Pertama, mengidentifikasi perebutan sumberdaya dan pihak yang terlibat konflik tata ruang serta faktor yang mempengaruhi kelemahan implementasinya. Kedua, menjelaskan proses penetapan dan aktor yang terlibat kebijakan kawasan agropolitan dan minapolitan yang telah tercantum dalam RTRW. Ketiga menjelaskan dampak kedua kawasan terhadap perkembangan desa. Keempat, merumuskan strategi pembangunan kawasan perdesaan di Kabupaten Pandeglang. Tujuan penelitian pertama dan kedua dianalisis dengan metode deskriptifkualitatif dan Content analysis. Tujuan penelitian ketiga dianalisis dengan skalogram, analisis gravitasi dan location quotient (LQ). Tujuan penelitian keempat dianalisis dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian pertama membuktikan bahwa kebijakan tata ruang bukan hanya persoalan teknis perumusannya, tetapi prosesnya memerlukan konsensus dan komitmen beragam pihak, berbagai kepentingan dalam pengelolaan SDA dalam sebuah ruang. Studi implementasi kebijakan tata ruang di Desa Cadasari Kabupaten Pandeglang berupa perizinan sumberdaya lahan oleh pihak pihak swasta menghadapi persoalan benturan kepentingan antara masyarakat yang diwakili elit agama dengan pihak swasta yang didukung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang. Akibatnya, terjadi konflik berkepanjangan dan menimbulkan korban sehingga berdampak tidak bisa beroperasinya perusahaan. Hasil penelitian kedua menjelaskan penetapan kebijakan kawasan agropolitan dan minapolitan yang cenderung bersifat politis. Akibatnya, implementasinya tidak berjalan optimal. Terlebih lagi, implementasinya bersamaan waktunya dengan kebijakan nasional berupa pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung. Hal tersebut menunjukkan peran aktor dan kepentingan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan tata ruang. Faktor lain yang mempengaruhi tidak optimalnya pengembangan kawasan adalah lemahnya dukungan anggaran pemerintah, sumberdaya manusia (SDM) yang kurang kompeten dan belum efektifnya kelembagaan kerjasama dalam membangun kawasan. Hasil penelitian ketiga menunjukkan perkembangan desa-desa di kawasan agropolitan cukup baik sedangkan di kawasan minapolitan masih stagnan. Kondisi tersebut disebabkan desa-desa di kawasan agropolitan telah berkembang sejak lama. Selain itu, mendapatkan dukungan program dari pemerintah karena keterlibatan aktor yang terlibat membantu baik aktor politik (DPRD), organisasi kemasyarakatan (ormas), tokoh yang lahir atau dididik dari wilayah tersebut. Walaupun demikian, keberadaan lokasi minapolitan dan agropolitan telah sesuai potensinya karena telah dilakukan studi kelayakan. Kawasan minapolitan memiliki komoditas unggulan berupa rumput laut dan kerang hijau sedangkan kawasan agropolitan memiliki komoditas basis yang berpotensi menjadi komoditas unggulan seperti kedelai dan sapi di Kecamatan Sobang; gula aren dan panili di Kecamatan Munjul; ternak hewan kerbau di Kecamatan Menes. Temuan penelitian keempat adalah skala prioritas strategi pembangunan kawasan perdesaan dilakukan dengan urutan sebagai berikut : perencanaan kawasan perdesaan berbasis tata ruang partisipatif dan aspiratif; pembukaan isolasi wilayah; peningkatan kualitas SDM; pemberdayaan masyarakat; kemitraan dan dukungan modal pemerintah, swasta untuk usaha masyarakat; revitalisasi kelembagaan masyarakat; pembangunan kawasan berbasis potensi unggulan yang adaptif ekologi dan sosial. Implementasi strategi juga perlu melibatkan seluruh pemangku kepentingan institusi pemerintah (pemerintah desa, pemda kabupaten, provinsi) dan non pemerintah (swasta,perguruan tinggi, LSM) dengan memperhatikan dinamika politik lokal. Berdasarkan empat hasil tersebut, penelitian ini memiliki dua kebaruan. Pertama, perencanaan kebijakan tata ruang tidak hanya memerlukan kajian teknis teknokratis tetapi juga kajian politik. Kajian yang selama ini dikembangkan cenderung bersifat teknis teknokratis sehingga banyak ditemukan persoalan penataan ruang dalam implementasinya. Kedua, implikasi metodogisnya, kajian politik tata ruang dan kebijakan kawasan perdesaan memerlukan pendekatan deskriptif-kualitatif karena politik tata ruang berkaitan dengan kepentingan berbagai aktor dan kekuasaan sehingga studi politik tata ruang perlu dikembangkan dalam perencanaan wilayah.