Polarisasi Orientasi Pemanfaatan Lahan Kultural Dalam Pembangunan Ekowisata Di Wilayah Bali Aga

Abstract

Perpindahan kepemilikan dan konversi lahan kultural merupakan isu krusial yang telah lama terjadi dalam dinamika pembangunan pariwisata di wilayah Bali, sehingga upaya untuk membangun orientasi yang selaras antara stakeholder dalam menciptakan pemanfaatan lahan kultural yang berkelanjutan menjadi penting untuk dilakukan. Atas hal itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengkaji fenomena polarisasi orientasi pemanfaatan lahan kultural dalam pembangunan ekowisata di Wilayah Bali Aga, Buleleng-Bali. Penilaian keberlanjutan lahan kultural diukur menggunakan analisis One Score One Indicator Scoring System, dengan aspek penelitian meliputi aspek kepemilikan, ekonomi, ekologi, sosial budaya dan tata ruang wilayah. Pada aspek ekonomi dilakukan juga analisis terhadap pendapatan usahatani, serta analisis tata ruang wilayah pemukiman yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum No.06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Ruang Bangunan dan Lingkungan. Selain itu, polarisasi orientasi stakeholder diukur melalui persepsi, motivasi dan preferensi, serta dianalisis menggunakan Uji Kruskal Wallis dan Dunn. Hasil analisis One Score One Indicator Scoring System menunjukkan bahwa masyarakat sesungguhnya telah mengimplementasikan berbagai prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan lahan kultural di wilayah Bali Aga. Hal ini dibuktikan dengan perilaku masyarakat dalam menjaga keutuhan kepemilikan lahan, mengolah lahan dengan mengedepankan kelestarian ekologi, menggunakan kearifan lokal dalam mendukung pelestarian lingkungan, dan menerapkan konsep tata ruang wilayah berdasarkan hukum positif dan hukum adat yang berlaku. Pemanfaatan lahan kultural yang berkelanjutan di wilayah Bali Aga belum sepenuhnya dapat tercapai dikarenakan orientasi stakeholder pada berbagai aspek dan kriteria penilaian masih mengalami polarisasi. Walaupun polarisasi orientasi yang terjadi masih pada taraf polarisasi skala, namun hal ini dapat memicu permasalahan kedepannya apabila polarisasi tersebut tidak diminimalisir dengan baik oleh berbagai elemen stakeholder.