| dc.description.abstract | Sumberdaya hutan harus dikelola dengan baik agar memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan. Kepastian rencana alokasi sumberdaya alam hutan yang terintegrasi dalam pola ruang wilayah menjadi kebutuhan dalam merencanakan pembangunan khususnya di wilayah perbatasan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemanfaatan areal hutan dengan mengacu pada kesesuaian lahan dan keinginan masyarakat setempat, diharapkan dapat menghindari kerusakan lingkungan akibat deforestasi dan degradasi lahan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat miskin di desa-desa kawasan perbatasan. Dalam rangka menyeimbangkan pembangunan di kawasan perbatasan, sekaligus sebagai dasar perencanaan pengembangan wilayah berkelanjutan, maka dibuat desain pengembangan kawasan perbatasan berbasis ekosistem melalui pengelolaan hutan oleh rakyat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menyusun desain pengembangan wilayah berbasis ekosistem sebagai strategi menyeimbangkan pembangunan dan perencanaan wilayah dalam rangka pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pengelolaan hutan oleh rakyat di kawasan perbatasan.
Metoda penelitian ini meliputi analisis terhadap aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial melalui inventarisasi, analisis dan sintesis dalam rangka menentukan desain pengembangan kawasan perbatasan berbasis pengelolaan hutan oleh rakyat. Tahap penelitian diawali dengan melakukan inventarisasi potensi yang bertujuan untuk mengkaji potensi kawasan di lokasi penelitian, meliputi potensi wilayah, penduduk, ekonomi dan potensi lahan yang selanjutnya dilakukan analisis dengan pendekatan statistik, SIG, dan penginderaan jauh. Selanjutnya dilakukan analisis kesesuaian penggunaan lahan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan melalui pendekatan Multi Criteria Evaluation (MCE) dan analisis hirarki proses (AHP). Hasil analisis secara teknis ditindaklanjuti dengan melakukan analisis persepsi masyarakat.terhadap pengelolaan hutan oleh rakyat dengan pendekatan analisis hirarki proses (AHP). Dalam rangka mengetahui simulasi terhadap implementasi kebijakan maka disusun skenario model dinamik pengelolaan hutan oleh rakyat untuk mengurangi kemiskinan masyarakat di kawasan perbatasan (sistem dinamik). Pada akhirnya disusun rekomendasi implikasi kebijakan di wilayah perbatasan berbasis pengelolaan hutan oleh rakyat (AWOT).
Hasil studi dalam menganalisis pola dan perubahan penggunaan/ penutupan lahan di daerah semi-arid di Pulau Timor, tepatnya di perbatasan Indonesia-RDTL. Matriks perubahan penggunaan/penutupan lahan selama kurun waktu 15 tahun teridentifikasi 14 kelas penutupan lahan, untuk tahun 2000 didominasi berturut-turut oleh pertanian campuran, belukar dan
v
savana. Sedangkan pada tahun 2015 kelas penutupan didominasi oleh pertanian campuran, savana, dan belukar.
Terindikasi telah terjadi perubahan hutan menjadi bukan hutan (deforestasi) sebanyak 1 309 ha (13% dari hutan tahun 2000), berupa perubahan penutupan lahan hutan mangrove primer (Hmp) berkurang menjadi pertanian campuran sebanyak 2 ha (7% dari Hmp tahun 2000), hutan lahan kering sekunder (Hs) berkurang menjadi belukar sebanyak 1 307 ha (19% dari Hs). Selain itu terjadi perubahan penutupan lahan belukar berkurang menjadi savana sebanyak 1 288 ha (17% dari belukar tahun 2000), dan pemukiman bertambah cukup signifikan sebanyak 181 ha (118% dari pemukiman tahun 2000), serta belukar rawa (Br) yang berubah menjadi tanah terbuka sebanyak 15 ha (10% dari Br tahun 2000). Pola perubahan lahan yang terjadi selama 15 tahun tersebar di kawasan perbatasan, namun di bagian tengah kawasan perbatasan relatif konstan yang didominasi oleh pertanian campuran. Secara statistik variabel tutupan hutan berasosiasi positif secara lemah terhadap tingkat kemiskinan dan jumlah populasi, namun tidak ada hubungan secara signifikan antara deforestasi dengan tingkat kemiskinan dan populasi di desa-desa kawasan perbatasan.
Terdapat lokasi-lokasi lahan yang sesuai untuk pengelolaan hutan oleh rakyat berdasarkan parameter-parameter yang ditentukan melalui analisis Multi Criteria Evaluation (MCE) menunjukkan terdapat areal seluas 4 943 ha (6,7%) yang sesuai untuk pengelolaan hutan oleh rakyat di kawasan perbatasan Kabupaten TTU dengan letak yang tersebar dan ukuran luas di masing –masing desa yang bervariasi. Pengelolaan hutan oleh rakyat atau community forestry skala kecil, sederhana dan ekonomis dapat dilakukan pada 43 desa dengan menerapkan contoh-contoh pengelolaan hutan oleh rakyat yang telah berhasil di Jawa. Implementasi kebijakan pengelolaan hutan oleh rakyat memberikan manfaat dapat mengentaskan kemiskinan di 11 desa (12%, standar GKN) atau 4 desa (12%, standar GK$2) di wilayah perbatasan.
Persepsi masyarakat untuk pengelolaan hutan oleh rakyat dengan kriteria yang telah ditentukan cenderung mendukung program tersebut. Kriteria yang dianggap paling penting oleh responden melalui analisis hirarki proses adalah kesejahteraan masyarakat. Alternatif yang dipilih adalah percepatan pembangunan HKm, HD, dan HTR dengan tujuan untuk pengelolaan hutan oleh rakyat di kawasan perbatasan Kabupaten TTU.
Berdasarkan analisis model pengelolaan hutan oleh rakyat dalam rangka pengentasan kemiskinan di kawasan perbatasan Kabupaten TTU diprediksi akan dapat dientaskan sejumlah 318 296 orang selama 30 tahun apabila seluruh lokasi yang sesuai untuk pengelolaan hutan oleh rakyat seluas 4 943 ha dikembangkan menjadi lokasi community forestry. Skenario dibuat untuk beberapa kondisi implementasi program pengelolaan hutan oleh rakyat. Skenario pengembangan community forestry dengan memanfaatkan lahan sebesar 100%, 75%, 50%, dan 25% dari total lokasi yang sesuai untuk pengelolaan hutan oleh rakyat, dan diperoleh gambaran akan dapat dikelola community forestry berturut-turut seluas 165 ha, 124 ha, 82 ha, dan 41 ha per tahun yang tersebar di 43 desa pada kawasan perbatasan Kabupaten TTU.
vi
Diharapkan kegiatan tersebut dapat mengentaskan orang miskin berturut-turut sebanyak 12 732 orang, 9 549 orang, 6 366 orang, dan 3 183 orang per tahun setelah tahun ke 5 pengelolaan community forestry.
Strategi dan rekomendasi kebijakan melalui analisis AHP dan SWOT serta pengolahan SIG untuk pengembangan community forestry yang dapat diterapkan pada kawasan perbatasan Kabupaten TTU adalah strategi SO (Strength – Oppotunity) yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dengan memanfaatkan peluang yang ada menjadi kekuatan dalam mengelola hutan oleh rakyat. Hasil implementasi kajian teknis dan persepsi masyarakat terhadap pengelolaan hutan menghasilkan arahan pemanfaatan lahan untuk HKm dan HD di fungsi hutan lindung seluas 1 809 ha, untuk HKm, HD, dan HTR pada fungsi hutan produksi seluas 956 ha, untuk hutan rakyat seluas 2 128 ha, sedangkan areal yang sesuai namun berada di kawasan konservasi dan akan dipertahankan seluas 204 ha.
Berdasarkan temuan fakta-fakta penelitian, merupakan cara-cara yang baru dalam menyusun desain pengembangan kawasan perbatasan melalui pengelolaan hutan berkelanjutan dalam kerangka pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan hutan berkelanjutan merupakan perencanaan wilayah yang berbasis ekosistem dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam keterpaduan dengan lanskap wilayah. | id |
