Strategi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Berbasis Sistem Penghidupan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Abstract

Menurunkan tingkat kerawanan pangan dan gizi merupakan tantangan bagi pihak perencana dan pengambil kebijakan karena masalah kerawanan pangan dan gizi merupakan permasalahan multi-efek dan multi-sektor. Dukungan berbagai program dan kegiatan dari lembaga pemerintah dan non pemerintah belum mampu mengatasi masalah kerawanan pangan dan gizi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Pendekatan livelihood digunakan sebagai suatu langkah untuk mengatasi permasalahan kerawanan pangan yang kompleks secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis program dan kegiatan serta alokasi anggaran dalam rangka pembangunan ketahanan pangan dan gizi, (2) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kerentanan pangan dan gizi serta mengidentifikasi desa rentan pangan dan gizi, (3) menganalisis kelembagaan ketahanan pangan, (4) menganalisis sistem penghidupan rumah tangga dalam menangani kerawanan pangan dan gizi pada setiap tipologi wilayah, dan (5) merumuskan strategi penanganan kerawanan pangan dan gizi berbasis sistem penghidupan di Provinsi NTT. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi progam/kegiatan serta anggaran ketahanan pangan pangan dan gizi. Analisis komponen utama, analisis faktor, analisis kluster, dan analisis diskriminan digunakan untuk identifikasi kerentanan pangan dan gizi tingkat desa. Analisis stakeholder untuk menganalisis kelembagaan ketahanan pangan. Analisis deskriptif untuk mengkaji livelihood rumah tangga. Analytical Hierarchy Process digunakan untuk menyusun strategi penanganan kerawanan pangan dan gizi. Program dan kegiatan ketahanan pangan dan gizi yang dilaksanakan pada tataran praktis belum semua mengakomodir seluruh kegiatan dalam dokumen. Pada level Provinsi NTT selama tahun 2013-2016 rata-rata terdapat 39 kegiatan (28,5 persen). Pada tingkat kabupaten/kota pelaksanaan kegiatan terkait ketahanan pangan dan gizi masih relatif lebih sedikit dibandingkan dengan level provinsi. Keterbatasan anggaran merupakan salah satu hal yang menghambat pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan. Sub sistem ketersediaan pangan masih menjadi fokus pembangunan ketahanan pangan. Alokasi anggaran ketahanan pangan perlu mendapat porsi yang optimal dan diprioritaskan pada sub sistem yang menjadi permasalahan utama. Kerentanan pangan dan gizi di tingkat desa disebabkan oleh akses rumah tangga terhadap listrik dan air bersih yang tidak memadai, tingkat kesejahteraan yang rendah, dan fasilitas buang air besar rumah tangga yang tidak memadai. Kerentanan pangan tingkat desa menunjukkan masih terdapat 1.468 desa (44,90 persen) di NTT yang masuk kategori sangat rentan dan rentan pangan dan gizi. Kabupaten Timor Tengah Selatan, Manggarai Timur, Manggarai Barat, Sumba Barat Daya, dan Sumba Timur merupakan kabupaten dengan sebaran desa sangat rentan dan rentan pangan dan gizi terbesar di Provinsi NTT. Program dan kegiatan penanganan kerentanan pangan dan gizi perlu diprioritaskan pada desa-desa sangat rentan dan rentan pangan dan gizi melalui upaya peningkatan akses rumah tangga terhadap listrik, air bersih, fasilitas sanitasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Eksistensi kelembagaan ketahanan pangan daerah menghadapi kendala terkait dengan keterbatasan komitmen politik daerah, pemahaman dan komitmen terhadap ketahanan pangan. Pengembangan kelembagaan pangan masyarakat dihadapkan pada tingkat partisipasi masyarakat yang rendah, motif keikutsertaan masyarakat dalam kelembagaan untuk mendapatkan bantuan pemerintah, serta peranan kelembagaan pangan masyarakat yang berkurang dan lebih bersifat pasif. Revitalisasi kelembagan ketahanan pangan perlu dilakukan. Pelibatan masyarakat, komitmen pemerintah, koordinasi dan sinkronisasi merupakan kunci optimalisasi peran kelembagaan dalam penanganan kerawanan pangan dan gizi. Analisis livelihood menunjukkan bahwa desa-desa bertipologi dataran memiliki kapasitas modal publik dan privat yang paling baik. Desa-desa pada tipologi lembah dan lereng secara umum memiliki kapasitas modal publik dan privat yang paling rendah. Strategi nafkah rumah tangga di daerah dataran, lembah, dan lereng adalah rekayasa nafkah pertanian sedangkan di daerah tepi laut adalah pola nafkah ganda. Hasil analisis livelihood outcome menunjukkan bahwa rumah tangga rawan dan rentan pangan sebesar 61 persen, daerah bertipologi lembah memiliki tingkat kerawanan paling tinggi. Berbagai intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gizi rumah tangga telah dilakukan namun lebih berfokus pada program yang bersifat pengaman sosial. Kedepan, prioritas strategi umum penanganan kerawanan pangan dan gizi yang harus dilakukan di Provinsi NTT, yaitu: (1) peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pemberdayaan masyarakat, (2) pembangunan infrastruktur dasar, (3) penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, (4) perbaikan status gizi dan kesehatan masyarakat, (5) revitalisasi kelembagaan pangan dan gizi, (6) optimalisasi anggaran ketahanan pangan, (7) peningkatan produksi, dan (8) pengembangan cadangan pangan. Strategi khusus berdasarkan tipologi wilayah dibagi menjadi tiga kluster. Strategi Kluster 1 peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prioritas 1 pada daerah bertipologi dataran dan tepi laut, Prioritas 2 pada daerah bertipologi lereng, dan Prioritas 3 pada daerah lembah. Strategi Kluster II pembangunan infrastruktur menjadi Prioritas 1 pada daerah bertipologi lembah dan puncak dan menjadi Prioritas 3 pada daerah bertipologi dataran dan laut. Strategi Kluster III peningkatan pendapatan menjadi Prioritas 2 pada daerah bertipologi dataran, tepi laut, dan lembah serta menjadi strategi Prioritas 3 pada daerah bertipologi lereng. Pengembangan wilayah dengan mengintegrasikan berbagai kebijakan, program, kegiatan serta pendanaan dilakukan dalam upaya mempercepat penanganan kerawanan pangan dan gizi.