| dc.description.abstract | Sejumlah indikator pembangunan berkelanjutan telah dikembangkan pada
skala nasional dan lokal. Namun, mengingat begitu banyaknya indikator yang ada
serta belum efektifnya untuk mendorong terwujudnya mewujudkan pembangunan
berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia maka perlu ada upaya untuk
mengembangkan indikator pembangunan berkelanjutan daerah provinsi di
Indonesia sesuai dengan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan Indonesia.
Selanjutnya, dalam upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan tersebut,
fokus kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan tipologi dan
karakteristik pembangunan daerah berdasarkan kinerja indikator pembangunan
berkelanjutan daerah tersebut. Kebijakan pembangunan yang menyeragamkan
kondisi dan karakteristik daerah dan hanya berdasarkan letak geografis daerah,
tidak akan dapat menyelesaikan permasalahan pembangunan berkelanjutan di
Indonesia.
Penelitian ini bertujuan: (1) merumuskan indikator pembangunan
berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia dan menganalisis hubungan antarindikator,
(2) menganalisis sensitivitas indikator dan hirarki pembangunan
berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia, (3) menganalisis tipologi dan
karakeristik pembangunan berkelanjutan daerah provinsi di Indonesia, (4)
menganalis status pembangunan berkelanjutan regional di Indonesia; dan (4)
menganalisis implikasi kebijakan dan fokus pembangunan berkelanjutan daerah
ke depan Indonesia. Untuk menganalisis pengembangan atau pemilihan indikator,
serta hubungan antar-indikator pembangunan daerah provinsi berkelanjutan
digunakan metode Principal Component Analysis (PCA); untuk menganalisis
hirarki kinerja indikator pembangunan daerah provinsi berkelanjutan digunakan
metode Skalogram; untuk menganalisis tipologi dan karakteristik pembangunan
daerah provinsi berkelanjutan digunakan metode Analisis Cluster (Cluster
Analysis); dan untuk menganalis status keberlanjutan pembangunan regional di
Indonesia digunakan metode Flag Analysis.
Hasil penelitian ini diperoleh 21 indikator pembangunan provinsi yang
berkelanjutan, yang sangat sesuai dengan kondisi dan permasalahan di Indonesia.
Indikator-indikator tersebut telah mempertimbangkan aspek-aspek substansial dari
prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan aspek teknis/praktis:
(1) menggabungkan kepentingan lokal, nasional dan global, (2) non-duplikasi,
(3) ruang lingkup independen (ortogonal), (4) 5) terukur, (6) sensitif,
(7) mencakup semua dimensi pembangunan (ekonomi, sosial, lingkungan, dan
kelembagaan), (8) sederhana, dan (9) dalam rangka mencapai tujuan otonomi
daerah yang mencakup aspek kesejahteraan masyarakat dan daya saing regional.
Penelitian ini juga menunjukkan bahwa antar-indikator dalam dimensi dan
antar dimensi keberlanjutan mempunyai hubungan satu sama lain. Keterhubungan
tersebut antara lain: (1) keterhubungan antara kesejahteraan sosial dan
produktivitas dengan lingkungan, (2) keterhubungan ketimpangan dan kerusakan
lingkungan, (3) keterhubungan kerusakan lingkungan dan modal sosial, (4)
v
keterhubungan sosial dan ekonomi dengan kerusakan lingkungan, dan (5)
keterhubungan tingkat pendidikan dengan keberlanjutan pembangunan di daerah.
Dari 21 indikator yang dipilih, dua yang paling sensitif adalah rasio
panjang jalan beraspal terhadap luas wilayah dan PDB per kapita. Kedua indikator
ini sangat efektif dalam meningkatkan keberlanjutan pembangunan provinsi di
Indonesia. Dari 33 provinsi yang diteliti, pada dua puluh tiga daerah provinsi di
Indonesia berada pada tingkat keberlanjutan sedang. Terdapat keragaman fokus
prioritas pembangunan daerah provinsi, sebagaimana tercermin dari enam klaster
tipologi karakteristik pembangunan daerah. Provinsi DKI Jakarta fokus pada
prioritas pembangunan yang berwawasan lingkungan. Provinsi Papua dan Papua
Barat fokus pada prioritas pengembangan sosial dan ekonomi.
Kedepan, untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Indonesia,
skenario Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan yang paling baik
dibandingkan dengan dua skenario lainnya, dilanjutkan dengan skenario kebijakan
pembangunan Nawa Cita- Masyarakat Ekonomi ASEAN (NC-MEA) dan terakhir
skenario Bussiness as Usual (BAU). | id |
