Kajian Konflik Kawasan Hutan di BKPH Bogor KPH Bogor Perum Perhutani Divisi Regional Jawa Barat dan Banten

Abstract

Luas kawasan hutan yang dikelola oleh BKPH Bogor adalah 9 257.22 ha, dan sekitar 3 417.43 ha mengalami konflik, artinya hampir 38.74% kawasan hutan BKPH Bogor mengalami konflik yang cukup kompleks. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sebaran konflik di BKPH Bogor, menganalisis konflik di BKPH Bogor, serta mengetahui cara penyelesaian konflik di BKPH Bogor. Lokasi dan responden dipilih secara purposive, pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam kepada informan baik dari petugas maupun dari masyarakat yang tidak dibatasi jumlahnya, disesuaikan dengan kelengkapan data. Kemudian dilakukan analisis karakteristik konflik. Konflik di BKPH Bogor dibagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu konflik lahan dan konflik tenurial, yang tersebar di tiga RPH, yaitu RPH Babakan Madang, RPH Cipayung dan RPH Cipamingkis. RPH yang memiliki konflik lahan terbanyak dan terluas adalah RPH Babakan Madang, sedangkan RPH dengan konflik tenurial terbanyak dan terluas adalah RPH Cipamingkis. Berdasarkan kronologisnya, terdapat 4 konflik yang dilatar belakangi kebutuhan ekonomi, 2 konflik dilatar belakangi lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH, dan 1 konflik yang dilatar belakangi adanya pelanggaran kerjasama dan lemahnya sistem pemerintahan Desa dan KPH. Berdasarkan bentuk konfliknya terdapat 6 konflik terbuka dan 1 konflik mencuat. Berdasarkan durasinya konflik lahan bersertifikat memiliki durasi konflik paling lama, sedangkan kasus konflik paling cepat diselesaikan yaitu kopi illegal. Berdasarkan aktor-aktor utama yang terlibat terdapat 5 konflik vertikal dan terdapat 2 konflik vertikal dan horizontal. Cara penyelesaian konflik yang telah diselesaikan dengan negosiasi yaitu pembuatan pernyataan atau perjanjian kerjasama. Sedangkan konflik yang belum selesai akan melalui negosiasi dan melalui jalur pengadilan.