| dc.description.abstract | Salah satu fenomena yang cukup marak terjadi dalam pemanfaatan lahan adalah konversi lahan. Fenomena ini muncul seiring makin tinggi dan bertambahnya kebutuhan dan permintaan terhadap lahan, baik pertanian maupun nonpertanian akibat pertambahan penduduk dan kegiatan pembangunan (Iqbal 2007). Konversi lahan sawah juga terjadi di Kota Bogor, yang ditunjukkan dengan semakin menurunnya luas lahan sawah dari tahun 2011 sampai 2015. Konversi lahan pertanian di perkotaan paling banyak terjadi pada lahan sawah, sehingga mengancam ketersediaan pangan dan hilangnya multifungsi lahan sawah. Lahan sawah di Kota Bogor juga berperan penting sebagai kontribusi kedua bagi Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang mana masih terpenuhi 15% (Bappeda Kota Bogor 2015) dari yang seharusnya 30% dari total luas wilayah (PP No. 26 tahun 2007).
Mengingat pentingnya eksistensi dan maraknya konversi lahan pertanian maka diperlukan strategi kebijakan dalam pengendaliannya. Pengendalian laju konversi lahan pertanian di Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa instrumen antara lain: instrumen hukum dan ekonomi, zonasi, dan inisiatif masyarakat (Pearce and Turner 1990). Pengendalian konversi lahan telah dilakukan melalui instrument hukum (Perda RTRW Kota Bogor tahun 2011-2031) tetapi kurang efektif, karena tidak ada aturan legal formalnya yang khusus menangani perlindungan lahan pertanian khususnya sawah. Hal ini dibuktikan dengan semakin berkurangnya luas lahan sawah yang semula ditetapkan 600 ha dalam RTRW, pada tahun 2015 menjadi 320 ha (BPS Kota Bogor 2016).
Selain instrumen hukum, diperlukan dukungan instrumen ekonomi berupa dana atau anggaran biaya perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Salah satu fungsi anggaran adalah fungsi alokasi. Banyaknya perencanaan program dan kegiatan pembangunan memerlukan alokasi anggaran. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemerintah harus membuat prioritas anggaran di beberapa bidang tertentu sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerahnya masing-masing. Berdasarkan pada permasalahan tersebut, diperlukan penelitian untuk mendapatkan strategi anggaran agar lahan sawah tidak terkonversi lagi. Tahap awal dari kegiatan ini adalah mendeskripsikan bagaimana pola konversi lahan sawah di Kota Bogor. Selanjutnya dilakukan analisis yang mendalam mengenai apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Kota Bogor, serta terakhir merumuskan strategi anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, metode yang tepat dan akurat harus digunakan, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat dan dapat dilaksanakan.
Dengan menggunakan analisis spasial melalui overlay peta penggunaan lahan Kota Bogor pada 3 periode waktu (2000-2005, 2005-2009, dan 2009-2015) dapat ketahui bagaimana konversi lahan sawah di Kota Bogor. Melalui analisis regresi linier berganda, dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi konversi lahan sawah di Kota Bogor. Berdasarkan hasil dari analisis regresi linier berganda, RPJMD Kota Bogor, Musrenbang (Musyawarah Perencanaan
Pembangunan) dan beberapa peraturan terkait perlindungan lahan, selanjutnya disusun diagram alur hirarki alternatif strategi anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Melalui pendekatan Analisys Hierrarchi Process (AHP), dapat diketahui skala prioritas penentuan strategi anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa lahan sawah di Kota Bogor tahun 2000-2016 telah terkonversi sebesar 88.12%, yang terdiri dari bangunan sebesar 20.94% dan non bangunan sebesar 79.08%. Pola konversi paling besar menjadi perumahan sebesar 10.83% dari total luas bangunan dan kebun sebesar 14.54% dari luas non bangunan.
Hasil analisis regresi model 1 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap luas lahan sawah pada periode tahun 2000-2015 adalah jumlah produksi (arah positif) dan luas bangunan (arah negatif), sedangkan realisasi anggaran Distani berpengaruh tidak signifikan. Hasil analisis regresi model 2 menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap luas konversi lahan sawah pada periode tahun 2000-2015 adalah perubahan NJOP rata-rata lahan sawah (arah positif).
Berdasarkan ketiga faktor tersebut, Hasil Musrenbang Kota Bogor, RPJMD Kota Bogor dan UU atau peraturan mengenai anggaran lahan pertanian dapat ditentukan alternatif strategi anggaran perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. Alternatif strategi tersebut antara lain: pemberian insentif kepada petani, anggaran pembuatan Perda perlindungan lahan sawah, anggaran sosialisasi perlindungan lahan sawah, anggaran pengawasan perlindungan lahan sawah, sharing anggaran dengan Pemerintah Pusat/Provinsi, anggaran pembelian lahan sawah (Land Banking), dan mengefektifkan peranan swasta. Hasil perhitungan menunjukkan prioritas strategi anggaran perlindungan lahan sawah secara brurutan adalah: (1) anggaran sosialisasi perlindungan lahan sawah (0.18), (2) anggaran pembuatan Perda perlindungan lahan sawah (0.20), (3) sharing anggaran dengan Pemerintah Pusat/Provinsi (0.15), (4) mengefektifkan peranan swasta (0.133), (5) anggaran pengawasan perlindungan lahan sawah (0.126), (6) anggaran pembelian lahan sawah (land banking) (0.12), (7) pemberian insentif kepada petani (0.02). Prioritas utama ini menunjukkan semua stakeholders memandang bahwa anggaran sosialisasi perlindungan lahan sawah sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan satu pemikiran antara pemerintah dan masyarakat terkait perlindungan lahan sawah. Terwujudnya satu pemikiran tersebut akan memudahkan upaya terwujudnya perlindungan lahan sawah di Kota Bogor. | id |
