| dc.description.abstract | Banyak pihak menganggap selama ini pemerintah daerah berlomba-lomba menghabiskan anggaran meskipun dampak penyerapannya tidak optimal. Hal ini menjadi keprihatinan Pemerintah Pusat baik Presiden maupun Menteri Keuangan yang menginginkan setiap pengeluaran pemerintah daerah harus berkualitas. Peningkatan kualitas belanja harus terus menerus harus dilakukan agar setiap pengeluaran pemerintah memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
APBD Provinsi Banten masih menunjukkan kurangnya keberpihakan bagi kepentingan publik. Hal ini terindikasi dari alokasi belanja yang lebih kecil bagi pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan belanja yang tidak terkait langsung dengan pembangunan seperti halnya belanja hibah dan bantuan sosial. Selain itu tingkat penyerapan yang rendah juga menunjukkan masih kurangnya perhatian pemerintah daerah bagi kepentingan publik. Komitmen dan partisipasi aktif seluruh jajaran pemerintah daerah Provinsi Banten harus menjadi garda terdepan dalam peningkatan kualitas belanja daerah. Wujud komitmen tersebut dapat direalisasikan dalam bentuk peningkatan alokasi dan realisasi belanja yang lebih besar bagi kepentingan publik,
Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi yang tepat bagi Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas belanja daerah. Kajian dilakukan terhadap perkembangan APBD Provinsi Banten, kondisi kualitas belanja dan dilanjutkan dengan penyusunan strategi. Ada 12 indikator kualitas belanja yang diteliti yaitu disiplin belanja daerah terhadap program prioritas, ketepatan alokasi belanja modal dan belanja pegawai serta ketepatan sasaran pemberian hibah dan bansos. Hal lain yang dikaji yaitu ketepatan waktu penetapan APBD, ketepatan waktu realisasi pendapatan dan belanja, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi dan opini BPK. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner, analisis dokumen dan wawancara. Alat analisis yang digunakan adalah deskriptif, trend, rasio, MKPP, DEA, SWOT dan QSPM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa belanja sudah disiplin dengan program prioritas, alokasi belanja modal masih rendah, alokasi belanja pegawai sudah baik, hibah dan bantuan sosaial belum tepat sasaran, APBD belum tepat waktu, realisasi pendapatan tepat waktu, realisasi belanja belum tepat waktu, belanja sudah efisien namun belum efektif, belanja belum semua dapat pertanggungjawaban, pertanggungjawaban sudah transparan dan opini BPK sudah baik.
Analisis SWOT yang dilakukan mengidentifikasi lima kekuatan, lima kelemahan, lima peluang dan lima ancaman. Dari empat dimensi SWOT tersebut berhasil dirumuskan tujuh alternatif strategi yang akan digunakan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Dengan metode QSPM, pemerintah daerah Provinsi Banten menetapkan strategi peningkatan komitmen dalam rangka
peningkatan kualitas belanja daerah sebagai strategi utama yang akan diimplementasikan dalam peningkatan kualitas belanja daerah. | id |
