| dc.description.abstract | Reformasi di berbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan, dan akuntabel. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan barang milk daerah sebagai dasar Pemerintah Daerah disetiap instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk bertanggung jawab melakukan penatausahaan barang milik daerah secara administrasi dan akuntansi. PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa penatausahaan barang milik daerah (BMD) merupakan proses yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.
Tertibnya penatausahaan barang milik daerah sekaligus mewujudkan tata kelola barang milik daerah yang tertib, efektif, dan akuntabel. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun 2015 menunjukan kemajuan yang lebih baik dengan hasil opini wajar tanpa pengecualian (WTP) namun pada tahun 2016 mengalami kemunduran dengan hasil opini wajar dengan pengecalian (WDP). Hal ini disebabkan masih terdapat kelemahan-kelemahan implementasi dalam sistem pengelolaan barang milik daerah dan kondisi tersebut sangat kuat berhubungan dengan kapasitas petugas penatausahaan barang milik daerah yang masih kurang baik dan dukungan pembinaan, pengawasan serta pengendalian dari atasan yang kurang optimal.
Penelitian ini betujuan : 1) mengevaluasi, atas implementasi pengelolaan tahap perencanaan, pelaksanaan dan pembinaan, pengawasan pegendalian dalam pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas; 2) mengidentifikasi faktor kelemahan, kekuatan dan merumuskan strategi dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Kemudian untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.
Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan BMD secara parsial yang dilakukan pada pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal dan ada beberapa prosedur yang belum sepenuhnya terlaksana, seperti dari segi perencanaan pembuatan RKBMD waktu yang kurang efisien dalam penyampaian RKBMD, pentaushaan dan pengamanan administrasi fisik, kompetensi petugas pengelola barang milik daerah belum sepenuhnya menguasai dan memahami proses pengelolaan barang dan kurangnya pembinaan, pengawasan serta pengedalian pada pengurus BMD. Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia pengurus BMD meningkatkan komptensi, keterampilan dalam mengelola dan menyusun laporan BMD. | id |
