dc.description.abstract | Bergulirnya era reformasi membawa suatu perubahan dalam sistem tata
kelola pemerintahan berupa tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan baik dengan diwujudkan adanya tranparansi dan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Pemerintah daerah sebagai
institusi pengguna anggaran bertanggungjawab dalam mewujudkan transparansi
dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan menyampaikan laporan
pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang akan diaudit oleh BPK.
Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dari tahun
2006 s.d. 2015 mendapatkan opini WDP oleh BPK, hal ini mencerminkan laporan
keuangan Pemkot Bogor belum mencapai predikat tertinggi berupa opini WTP.
Berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai acuan dalam melakukan penyusunan
laporan keuangan yang berkualitas dengan karakteristik berupa: (1) Relevan, (2)
Andal, (3) Dapat dibandingkan, dan (4) Dapat dipahami dapat digunakan sebagai
panduan dalam mencapai laporan keuangan yang berkualitas dengan
memperhtikan elemen pendukungnya berupa sumberdaya manusia, sistem
pengendalian intern dan teknologi informasi dan komunikasi.
Penelitian ini bertujuan: (1) Menganalisis kualitas laporan keuangan
Pemkot Bogor; (2) Mengidentifikasi faktor-faktor internal dan faktor eksternal
terhadap kualitas laporan keuangan di Pemkot Bogor; dan (3) Merumuskan
strategi peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemkot Bogor. Analisis yang
digunakan pada tujuan pertama kajian ini adalah metode deskriptif dengan analisis
rating scale, tujuan kedua menggunakan metode analisis SWOT dan tujuan ketiga
menggunakan analisis QSPM. Data yang digunakan adalah data primer dari
kuesioner dan wawancara dan data sekunder berupa data statistik dan hasil
laporan.
Hasil kajian menghasilkan: (1) Kualitas laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) Pemkot Bogor masuk kriteria cukup baik; (2) Tupoksi yang jelas
bagi pengelola keuangan merupakan faktor kekuatan yang utama, minimnya
transfer knowledge tentang pengelolaan keuangan merupakan faktor kelemahan
yang mendominasi, terdapat seleksi terbuka untuk menduduki posisi jabatan
eselon II merupakan faktor peluang yang tertinggi dan adanya morotarium dalam
perekrutan SDM aparatur pengelola keuangan daerah melalui seleksi ASN
merupakan faktor tantangan yang tertinggi; (3) Strategi prioritas yang segera
dijalankan oleh Pemkot Bogor adalah strategi leadership reinforcement.
Hasil analisa matrik internal-ekternal dengan total skor IFE sebesar 3.447
dan total skor EFE sebesar 2.849 yang membentuk titik perpotongan di kuadran
IV dengan strategi yang digunakan tumbuh dan berkembang. Pemilihan strategi
leadership reinforcement dengan implementasi berupa: (1) Program peningkatan
kapasitas kepemimpinan SKPD didukung oleh 3 kegiatan, yaitu: (a) Pelatihan
pengembangan kepemimpinan; (b) Leadership monthly meeting; dan (c)
Pembuatan kontrak kinerja; (2) Program peningkatan kerjasama dengan pihak
eksternal didukung oleh 2 kegaitan, yaitu : (a) Menjalin dan memperpanjang
MOU kerjasama; dan (b) Pembuatan tim pendampingan/asistensi. | id |