Proses Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (Studi Kasus di Kabupaten Toraja Utara)

Abstract

Tuntutan dinamika pembangunan nasional mendorong perubahan fungsi parsial kawasan hutan untuk mengoptimalkan distribusi fungsi, sehingga kawasan hutan tertentu berubah fungsi menjadi fungsi kawasan hutan lainnya atau menjadi areal penggunaan lain. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa kawasan hutan lindung tidak seluruhnya sesuai fungsi pokoknya karena kebijakan tata ruang kawasan hutan belum mempertimbangkan baik kondisi biofisik maupun rencana pemanfaatan kawasan hutan. Proses perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi di Kabupaten Toraja Utara mengalami keterlambatan karena perbedaan pandangan dua institusi di Kementerian Kehutanan. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) menemukan wacana Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam; 2) mengidentifikasi aktor dalam proses perubahan fungsi hutan lindung; mengidentifikasi kepentingan para pihak yang terkait perubahan fungsi parsial hutan lindung dan 4) mengidentifikasi policy space untuk perbaikan kebijakan perubahan fungsi dalam rangka perubahan fungsi parsial hutan lindung di Kabupaten Toraja Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua aktor memiliki pengaruh dan kepentingan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan perubahan fungsi kawasan hutan lindung. Aktor yang terlibat dalam proses perubahan fungsi menunjukkan bahwa masing-masing memiliki kekuatan pada narasi dan kepentingannya, sehingga keputusan dalam perubahan fungsi hutan lindung dengan wacana yang akan dibangun perlu wacana yang mengutamakan konservasi namun juga mengoptimalkan fungsi kawasan dengan pemanfataan yang ramah lingkungan. Aktor-aktor yang berhubungan dengan kebijakan tersebut adalah yang memiliki kapasitas sebagai konservasionis dan ekopopulis. Aktor yang mengutamakan kelestarian dan perlindungan terhadap fungsi hutan lindung dalam pemanfaatan sumberdaya hutan lindung. Kepentingan yang diutamakan adalah kepentingan pemanfaatan dan perlindungan dengan kerjasama pemerintah, masyarakat dan pengelola yang berbasis konservasi. Wacana yang berbeda terhadap perubahan fungsi hutan lindung karena kriteria dalam penetapan hutan lindung dan pemanfaatannya belum sama di antara kedua institusi sehingga penetapan hutan lindung tidak hanya berdasarkan pada atribut kelerengan, jenis tanah, dan curah hujan untuk melindungi fungsi tata air, namun ditambahkan kriteria perlindungan terhadap biodiversitas.