Pengendalian kebakaran hutan oleh Masyarakat Peduli Api (MPA) Taman Nasional Gunung Ciremai

Abstract

Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) merupakan Taman Nasional (TN) dengan fungsi utama sebagai daerah tangkapan air. Kebakaran hutan di TNGC terjadi setiap tahun dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Kebakaran hutan merusak ekosistem dan menggangu fungsi TNGC. MPA merupakan salah satu bentuk pola kemitraan dengan masyarakat dalam pengendalian kebakaran hutan (dalkarhut). Pola kemitraan dengan masyarakat tidak akan pernah berhasil tanpa adanya partisipasi serta keberadaan peraturan tidak dapat menjamin kinerja yang baik apabila tidak diimplementasikan. Tujuan penelitian adalah menggambarkan persepsi dan partisipasi Masyarakat Peduli Api (MPA) terhadap pengendalian kebakaran hutan di TNGC, mengidentifikasi implementasi kebijakan mengenai MPA, dan merumuskan strategi peningkatan partisipasi dalkarhut MPA TNGC. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, obsevasi, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan MPA mempersepsikan positif bahwa faktor kemarau panjang sebagai faktor pendukung terjadinya kebakaran hutan, dan faktor aktivitas manusia yang menimbulkan api sebagai faktor penyebab langsung kebakaran hutan. Persepsi masyarakat tidak selamanya sejalan dengan partisipasi. Persepsi yang kuat tidak menjamin terjadinya partisipasi yang tinggi, mungkin sebaliknya (partisipasinya rendah). Partisipasi MPA dalam pengendalian kebakaran hutan tertinggi dalam kegiatan pemadaman kebakaran hutan. Faktor yang mempengaruhi partisipasi MPA dalam kegiatan pengendalian kebakaran hutan adalah faktor ekonomi yaitu upah, logistik, dan barang. Faktor tersebut berpengaruh paling besar pada kegiatan pemadaman kebakaran hutan. Ketidaksesuaian yang muncul antara aturan dan kondisi di lapangan sebesar 80,95%. Persepsi yang tidak sejalan dengan partisipasi dan ketidaksesuaian yang muncul diduga menyebabkan pengendalian kebakaran hutan oleh MPA TNGC belum berhasil. Peningkatan keberhasilan pengendalian kebakaran hutan oleh MPA TNGC dilakukan dengan (1) penguatan kelembagaan (pembinaan, sarana prasarana, reward and punishment, serta pendanaan); (2) penyusunan peraturan Kepala Balai TNGC tentang MPA TNGC; (3) penguatan pemangku kepentingan terkait dalam peran dan tanggung jawab dalkarhut; (4) kegiatan wisata dalam rangka peningkatan ekonomi MPA.