Rencana penataan batas kawasan hutan di Wilayah Pulau Bangka

Abstract

Pengukuhan kawasan hutan sebagai bentuk legalitas terhadap kawasan hutan terdiri dari kegiatan penunjukan, penataan batas dan penetapan. Penunjukan kawasan hutan di wilayah Pulau Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 357/Menhut-II/2004 menimbulkan konflik di antara pihak yang memiliki kepentingan. Proses penataan batas di Pulau Bangka sebagai tindak lanjut dari penunjukan kawasan hutan belum berjalan maksimal karena masih mengalami penolakan dan konflik penguasaan lahan oleh masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi kawasan hutan, tipe konflik yang terjadi dalam kawasan hutan, dan persepsi stakeholder terkait faktor-faktor penting dalam rencana penataan batas kawasan hutan untuk menentukan arahan dan skenario rencana penataan batas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis intepretasi dan klasifikasi citra, analisis RaTA (Rapid Land Tenure Assessment) untuk identifikasi dan analisis konflik penguasaan lahan, serta analisis AHP (Analytical Hierarchy Process) dalam penentuan faktorfaktor penting penataan batas kawasan hutan. Hasil intepretasi dan klasifikasi citra satelit menggunakan Citra SPOT 6 tahun 2015 menunjukkan bahwa kondisi penutupan lahan wilayah penelitian didominasi oleh semak belukar dan hutan. Bentuk okupasi lahan masyarakat berupa lahan terbuka, kebun sawit, kebun campuran dan pemukiman. Konflik yang terjadi lebih kepada konflik perebutan hak akses dan pengelolaan sumber daya lahan yang terdapat di dalam kawasan hutan yang disebabkan karena perbedaan persepsi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan Kementerian Kehutanan sebagai pemegang wewenang pengelolaan dan penataan batas kawasan hutan dengan bentuk permasalahan berupa perambahan kawasan hutan dan adanya alih fungsi lahan dari Areal Penggunaan Lain (APL) menjadi kawasan hutan. Faktor penting yang mempengaruhi rencana penataan batas berdasarkan analisis AHP adalah faktor ekologi diikuti oleh faktor ekonomi daan sosial. Skenario penataan batas yang dapat ditentukan dari hasil penelitian ini adalah skenario batas berdasarkan Penunjukan kawasan hutan dan skenario batas yang mengeluarkan areal okupasi masyarakat.