Desain Kebijakan Pengelolaan Terpadu Mangrove Dan Perikanan (Studi Kasus Di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat)

Abstract

Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan tidak terlepas dari karakteristik biofisik, peranan suatu ekosistem dalam menghasilkan jasa-jasa lingkungan, peranan aktor yang terlibat dalam pengelolaan serta rejim kepemilikan atas sumberdaya dan lingkungan. Di wilayah pesisir Kabupaten Indramayu terdapat ekosistem mangrove, aktivitas perikanan tangkap skala kecil dan aktivitas perikanan budidaya tambak tradisional. Adanya persoalan degradasi mangrove dan degradasi sumberdaya ikan akan mengancam keberlanjutan kedua aktivitas perikanan tersebut. Persoalan degradasi, efek dan solusinya perlu dilakukan kajian untuk mencapai performa keberlanjutan. Tujuan penelitian ini adalah (1) menjelaskan kondisi mangrove dan status pemanfaatan sumberdaya ikan sekitar pantai, (2) menganalisis pengaruh ekosistem mangrove terhadap perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery, (3) menganalisis kelembagaan pengelolaan mangrove dan kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap dalam perspektif ekonomi kelembagaan, (4) mendesain struktur kebijakan pengelolaan mangrove secara berkelanjutan untuk mendukung aktivitas perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery dan (5) mendesain dan memformulasikan skenario alternatif kebijakan terpadu dengan model dinamik keterkaitan mangrove dengan perikanan tangkap sekitar pantai dan budidaya tambak tradisional-silvofishery. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Indramayu dan waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan Januari 2015 sampai dengan Juni 2016. Data penelitian terdiri atas data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait. Data primer dilakukan dengan cara pengamatan lapangan, wawancara, diskusi mendalam dan diskusi pakar. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis bioekonomi, analisis fungsi produksi, analisis kelembagaan, analisis kebijakan, analisis ISM dan analisis sistem dinamik. Hasil analisis terhadap kondisi luasan mangrove menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 15 tahun luasan mangrove mengalami degradasi sekitar 6,68 % tahun-1. Hasil analisis dengan model bioekonomi Gordon-Schaefer menunjukkan kondisi ikan sekitar pantai (antara lain famili Leiognathidae, Sciaenidae dan Latidae) yang ditangkap dengan jaring pantai, jaring klitik dan sero yang beroperasi di sekitar pantai berada dalam kondisi overfishing, terdegradasi dan terdepresiasi. Hasil analisis bioekonomi interaksi mangrove dan perikanan menunjukkan bahwa mangrove berpengaruh terhadap perikanan tangkap sekitar pantai (skala kecil). Dilihat dari analisis fungsi produksi menunjukkan bahwa variabel mangrove secara parsial maupun secara bersama-sama dengan variabel bibit dan pakan berpengaruh terhadap produksi tambak. Kelembagaan pengelolaan lahan Perhutani dicerminkan dengan adanya kelembagaan kontrak silvofishery dan hasil analisis menunjukan bahwa kontrak belum mampu memberikan insentif bagi petambak kontrak dalam memperoleh keuntungan. Institusi kepemilikan lahan rakyat sudah menunjukkan pengelolaan mangrove secara mandiri dan terdapat kecenderungan peningkatan mangrove. Kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap ditunjukkan dengan (i) tidak adanya peraturan yang membatasi jumlah alat penangkapan ikan (PerMen.KKP 17/MEN/2006), (ii) tidak adanya pengelolaan berbasis property right dan (iii) tidak adanya peraturan berbasis pengendalian hasil tangkapan. Secara umum, kelembagaan pengelolaan mangrove dan kelembagaan pengelolaan perikanan menghasilkan performa sumberdaya mangrove dan sumberdaya ikan terdegradasi. Berdasarkan analisis ISM menunjukkan bahwa elemen-elemen penyusun sistem kebijakan mangrove terdiri atas (i) elemen masalah kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, pengalihan hak pengusahaan lahan/ tambak dan kurangnya koordinasi antar instansi terkait, (ii) elemen tujuan kebijakan dengan sub-sub elemen kunci adalah kelestarian mangrove, mencegah abrasi dan intrusi air laut, meningkatkan pendapatan petambak, (iii) elemen lingkungan kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah abrasi pantai dan pencemaran perairan, (iv) elemen tindakan kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah pengelolaan mangrove berbasis masyarakat serta koordinasi yang terpadu antar Instansi, (v) elemen pelaku kebijakan dengan subsub elemen kunci adalah Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Perhutani dan Petambak. Adanya pengaruh mangrove terhadap perikanan tangkap, terhadap tambak silvofishery-tradisional di salah satu sisi dan terjadinya degradasi mangrove di sisi lain (sebagai masalah kebijakan), maka solusi kebijakan pengelolaan mangrove sebagai pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (ecosystem approach to fisheries and aquaculture management, EAFAM) adalah kebijakan restorasi habitat mangrove yang mencakup (a) tata kelola kelembagaan (restorasi institusi), dengan tindakan kebijakan meliputi : (i) pengelolaan mangrove berbasis masyarakat, (ii) koordinasi yang terpadu antar Instansi, (iii) penataan kontrak silvofishery, (iv) pengawasan dan penegakan hukum, (v) penetapan zonasi kawasan pesisir, (b) restorasi habitat (fisik), dengan tindakan kebijakan meliputi (i) pengembangan teknologi budidaya dan perikanan ramah lingkungan, (ii) pembuatan bangunan pencegah abrasi, (c) tata kelola anggaran (restorasi ekonomi), dengan tindakan kebijakan adalah peningkatan alokasi anggaran. Selain kebijakan pengelolaan mangrove untuk mendukung perikanan, maka kebijakan perikanan yang diperlukan sebagai solusi overfishing dan situasi open access fishery adalah Right Base Fishery Management (RBFM) bagi nelayan jaring pantai, jaring klitik dan sero serta kebijakan pengendalian effort (input control). Hasil simulasi yang mengakomodasi aspek lingkungan, ekonomi dan kelembagaan menunjukkan bahwa kebijakan dengan target tutupan mangrove pada lahan Perhutani sebesar 50 % (target silvofishery berkelanjutan) dan tutupan mangrove di lahan masyarakat sebesar 14 % (target RUTR) serta pemberian territorial fishing right dan pengendalian effort (input control) dengan jumlah optimal 1.747 unit mampu menghasilkan performa tambak tradisional dan performa perikanan tangkap sekitar pantai secara berkelanjutan.