Analisis Disparitas Dan Interaksi Struktur Spasial Di Timor - Leste

Abstract

sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah lanjut, rumah sakit umum, pusat kesehatan masyarakat, health posts, sisca (puskesmas keliling), klinik, bank, pelabuhan, total private households, telepon, radio, TV, motor, sepeda, motor, tractor, rice husker, rice mill, pasar, kantor pos, terminal, gereja, toko dan supermarket, bandara, dan kadin, jumlah penduduk seluruh distrik di Timor Leste, jarak antar wilayah dan biaya transportasi. Penelitian ini menggunakan model analisis skalogram, gravitasi, serta analisis jarak dan biaya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, tingkat ketimpangan pembangunan antar distrik di Timor Leste sangat tinggi disebabkan kurangnya fasilitas publik dan kurangnya akses pelayanan umum yang ditunjukkan oleh 6 distrik dari 12 distrik yang memiliki hirarki 3, dan 4 distrik yang memiliki hirarki 2, serta 2 distrik yang memiliki hirarki 1. Ketimpangan yang terjadi di Timor Leste sangat beragam, namun ada satu distrik yang memiliki ketimpangan yang tinggi yaitu Liquica. Distrik dengan nilai interaksi wilayah terendah yaitu: Viqueque, Lautem, Covalima, dan Manufahi, kemudian NIIAD yang cukup signifikan adalah: Baucau, Ainaro dan Aileu. Tingkat interaksi yang lebih signifikan yaitu: Liquiçá, Ermera dan yang paling kuat interaksinya adalah Dili. Penelitian ini merekomendasikan pusat kegiatan nasional dan regional, di bagian Utara (Dili) dan tiga pusat kegiatan regional yaitu Ermera di bagian Barat, Baucau di bagian Timur, dan Manufahi di bagian Selatan Timor-Leste. Disparitas spasial yang tinggi terjadi baik fasilitas publik (fasilitas pendidikan, kesehatan, perekonomian) dan aksesbilitas (jarak dari Dili) serta biaya transportasi yang cukup tinggi. Hasil tersebut dijadikan pertimbangan untuk menentukan distrik sebagai pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan, untuk mengurangu disparitas antar distrik di Timor Leste, perhatian yang tinggi perlu diberikan pada distrik hinterland dengan menambah dan melengkapi fasilitas umum dan akses pelayanan jasa pada masyarakat.