Model Pemanfaatan Ikan Tuna Di Nusa Tenggara Secara Berkelanjutan

Abstract

Wilayah Nusa Tenggara terdiri dari Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dimana kedua provinsi tersebut diapit oleh perairan dibagian selatan dan utara yang merupakan lokasi ruaya ikan tuna. Hal tersebut menyebabkan maraknya kegiatan penangkapan ikan tuna di Nusa Tenggara sehingga mengakibatkan kegiatan penangkapan menjadi cenderung ke arah yang tidak bertanggungjawab dan menyebabkan berbagai permasalahan. Kompleksitas permasalahan pada kegiatan pemanfaatan ikan tuna tersebut memerlukan suatu tindakan nyata yang dapat menyelesaikan permasalahan secara komprehensif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menentukan pola pemanfataan ikan tuna, memformulasikan permasalahan, membuat model konseptual, dan merumuskan strategi pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara. Penelitian ini melakukan pengembangan metode antara dua pendekatan, yaitu pendekatan SSM (Soft System Methodology) dan pendekatan EAFM (Ecosystem Approach to Fisheries Management/EAFM). Kedua pendekatan tersebut memiliki tahapan proses yang sama, namun perbedaan keduanya terletak pada analisis yang dilakukan pada setiap tahapan proses. Pada pendekatan SSM, setiap tahapan proses telah ditentukan analisis apa yang harus dilakukan, sedangkan pada pendekatan EAFM belum terdapat hal tersebut. Pendekatan SSM merupakan pendekatan yang dapat digunakan secara umum pada seluruh bidang, sedangkan pendekatan EAFM merupakan pendekatan yang secara khusus digunakan untuk bidang perikanan. Oleh sebab itu, pengembangan metode pada kedua pendekatan tersebut dimaksudkan untuk saling melengkapi. Adapun bentuk pengembangan metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah melakukan tahapan proses pendekatan EAFM dengan menggunakan metode atau analisis pada tahapan proses pendekatan SSM untuk menghasilkan rencana aksi. Rencana aksi tersebut diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara. Tahap pertama pada pendekatan SSM adalah pemahaman situasi permasalahan. Tahap tersebut dilakukan melalui penentuan pola pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara dengan melakukan kajian terhadap empat aspek (aspek sumberdaya ikan, teknologi penangkapan ikan, ekonomi-sosial, dan kelembagaan). Tahap pertama SSM tersebut sesuai dengan tahap pertama EAFM, yaitu mendefinisikan dan menetapkan lingkup pengelolaan perikanan. Sementara itu, tahap kedua pada pendekatan SSM menggunakan analisis intervensi, analisis sosial, analisis politik, dan penyusunan rich picture untuk melakukan penyusunan situasi permasalahan. Analisis pada tahap kedua tersebut dilakukan untuk menghasilkan identifikasi dan prioritas permasalahan yang merupakan tahap kedua pada pendekatan EAFM. Hasil penelitian pada kedua tahapan SSM menunjukkan bahwa stakeholder yang terlibat pada kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara adalah pemerintah, pengelola pelabuhan perikanan, dan pelaku usaha. Terdapat stakeholder yang belum menjalankan perannya dengan iii baik sehingga menimbulkan beberapa permasalahan terkait ijin pemasangan rumpon, produktivitas unit penangkapan tuna, efisiensi teknis kapasitas penangkapan dan input produksi pada unit penangkapan ikan tuna, penangkapan baby tuna, mutu ikan tuna, serta konflik penggunaan rumpon dengan nelayan purse seine. Tahap ketiga dan tahap keempat pada pendekatan SSM merupakan tahap berpikir sistem untuk melakukan formulasi permasalahan pada kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara. Tahap ketiga adalah penyusunan definisi permasalahan yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas tujuan pengelolaan (tahap kedua pendakatan EAFM). Sedangkan tahap keempat pendekatan SSM adalah perancangan model konseptual yang dimaksudkan untuk mencapai penyusunan rencana aksi pada tahapan ketiga pendekatan EAFM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang terdapat pada kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara dapat diselesaikan dengan melakukan transformasi berupa penataan penggunaan rumpon; kepastian dan keuntungan usaha penangkapan ikan tuna; pembatasan penangkapan baby tuna; serta peningkatan jumlah ikan tuna berkualitas ekspor. Tahap kelima dan tahap keenam pada pendekatan SSM adalah melakukan perbandingan antara model konseptual dengan real world dan menentukan perubahan yang diinginkan. Kedua tahapan proses pendekatan SSM tersebut merupakan rangkaian untuk mencapai rencana aksi pada tahap ketiga pendekatan EAFM. Hasil dari dua tahapan SSM tersebut adalah pemerintah perlu melakukan beberapa perubahan pada mekanisme penegakan hukum yang tegas dan efektif serta penentuan alokasi jumlah rumpon yang ideal; penentuan jumlah alokasi effort optimal; penentuan input produksi yang efisien; pembuatan regulasi, pengembangan teknologi penangkapan, serta pengaturan musim dan lokasi penangkapan ikan tuna; pelatihan kepada nelayan, perusahaan perikanan, dan pengumpul ikan tuna serta penyediaan fasilitas rantai dingin; serta penegakan hukum yang tegas dan efektif untuk pelanggaran jalur penangkapan ikan. Perubahan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah keterlibatan pelaku usaha penangkapan ikan tuna dalam memperbaiki sistem pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara melalui proses sosialisasi dan konsultasi publik. Selain itu, pemerintah perlu melibatkan pihak perguruan tinggi atau lembaga penelitian untuk melakukan kajian agar diperoleh hasil yang lebih komperehensif. Tahap ketujuh pada pendekatan SSM adalah tahap menentukan langkah tindakan perubahan. Tahap ketujuh tersebut merupakan rangkaian terakhir untuk mencapai tahap ketiga pada pendekatan EAFM, yaitu menentukan rencana aksi. Penelitian ini menghasil 20 strategi yang diperlukan untuk mencapai kegiatan pemanfaatan ikan tuna di Nusa Tenggara secara berkelanjutan. Masing-masing strategi tersebut memiliki rencana aksi yang dapat dilakukan dengan periode waktu tertentu. Terdapat rencana aksi yang dilakukan pada periode waktu pendek, menengah, atau panjang.