Strategi Transformasi Tata Kelola Pajak Bumi Dan Bangunan Sebagai Role Model Desentralisasi Fiskal (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Cimahi)
View/ Open
Date
2016Author
Saefudin, Amin
Baga, Lukman Mohammad
Juanda, Bambang
Metadata
Show full item recordAbstract
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak negara yang dikenakan
pada tanah dan atau bangunan. Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009, pengelolaan PBB dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah
daerah. Pemerintah Kota Cimahi melaksanakan desentralisasi PBB di tahun 2013.
Peraturan perundangan daerah sebagai legal standing dan operasional pengelolaan
PBB. Piutang PBB Cimahi pelimpahan era sentralisasi senilai 98.335.325.747
rupiah. Piutang PBB pasca desentralisasi PBB meningkat 30,05 persen atau
menjadi 127.882.725.476. Piutang yang tersebar Kecamatan Cimahi Selatan
34,25 persen, Cimahi Utara 44,77 persen dan Cimahi Tengah 20,98 persen.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi transformasi
(perubahan) tata kelola pajak bumi dan bangunan sebagai role model
desentralisasi PBB (studi kasus di Cimahi). Pendekatan Kasus meneliti alasan
kebijakan kota dan strategi dalam pelayanan publik dengan berbagai perspektif
pemangku kepentingan. Metode kajiannya memakai Schedule of Assets and
Lialibites Analysis. Yurisprudency di pakai dalam pendekatan regulasi.
Pendekatan regulasi berguna untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Prinsip
pendekatan Konseptual berdasarkan pendapat para ahli seperti ilmuwan, praktisi
dan pembuat kebijakan. Analisis Value For Money sebagai alat kajian menuju
pemerintah daerah yang transparan, akuntabel dan ekonomis.
Blue Ocean Strategy (BOS) atau Strategi Samudera Biru melalui langkah
(menciptakan, menghapus, mengurangkan dan meningkatkan) desentralisasi
fiskal. Strategi ini disinergikan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang
(2005-2025) Kota Cimahi. Matrik sebagai rekomendasi strategi sebagai role
model desentralisasi fiskal PBB. Kebijakan pemimpin daerah yang mampu keluar
dari status quo untuk mencapai pembangunan daerah yang gemilang.
Hasilnya menunjukkan ada empat langkah dalam penyelesaian piutang
PBB. Empat peraturan daerah harus ditegakan. Terdapat dua belas indikator Value
For Money yang mencerminkan indikator kinerja. Pemerintah Kota Cimahi
melaksanakan 16 rumusan startegi, program dan indikator kinerja tersebut. yang
telah dikaji. Kebijakan role model transformasi tata kelola pajak bumi dan
bangunan Kota Cimahi memerlukan polical will pemangku desentralisasi PBB.
Collections
- MT - Professional Master [880]