| dc.description.abstract | Sebagian Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas telah ditetapkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) sejak tahun 2014 berdasarkan KEPMEN No. 37 tahun 2014. Penetapan itu memberikan konsekuensi kepada KKPN Kepulauan Anambas sebagai salah satu wilayah penangkapan yang terletak di WPP 711 harus menjaga keberlanjutan baik keberlanjutan (1) kualitas habitat dan sumberdaya ikan, (2) aktivitas dan nilai yang telah berkembang di masyarakat lokal serta pendapatan dan mata pencaharian masyarakat serta (3) meningkatkan kapasitas lokal baik ditingkat masyarakat maupun kelembagaan.
Permasalahan perikanan tangkap yang terjadi di KKPN Kepulauan Anambas yaitu adanya gejala lebih tangkap yang ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah upaya penangkapan yang tidak dibarengi dengan produksi penangkapan, ukuran ikan yang tertangkap semakin kecil, dan lokasi penangkapan yang semakin jauh hingga melebihi batas perairan kabupaten. Selain itu, permasalahan mengenai rusaknya ekosistem akibat aktivitas penambangan karang dan penangkapan ikan yang merusak pada beberapa tahun lalu. Dengan adanya pembentukan KKPN Kepulauan Anambas, maka perlu diperhatikan bahwa pengelolaan perikanan selanjutnya harus diatur berdasarkan zonasi agar pemanfaatan perikanan memperhatikan keberlanjutan. Permasalahan tersebut menggambarkan bahwa sangat minimnya upaya pengelolaan perikanan di KKPN Kepulauan Anambas sehingga perlu diatur strategi pengelolaan dengan pendekatan ekosistem agar tetap mempertahankan keberlanjutan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis aktifitas perikanan tangkap di KKPN Kepulauan Anambas, (2) menilai kinerja pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, (3) menentukan alokasi optimal unit penangkapan ikan di KKPN Kepulauan Anambas, dan (4) merumuskan desain pengelolaan perikanan tangkap di Kawasan Konservasi.
Jenis data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer yang dilakukan dengan observasi secara langsung di lapangan melalui hasil wawancara dan survei. Teknik pengambilan data dilakukan dengan metode in-depth interview, dimana semua informasi penting tentang perikanan didapatkan dari informan yang menguasai permasalahan perikanan tangkap. Analisis data yang digunakan yaitu, analisis fungsi nilai untuk penentuan komoditas unggulan dan pemilihan teknologi penangkapan, Model Linear Goal Programming untuk optimasi unit penangkapan, Pendekatan EAFM untuk penilaian aktivitas penangkapan ikan, tools E-KKP3K untuk penilaian kinerja pengelolaan KKPN Kepulauan Anambas dan metode deskriptif untuk menyusun model pengelolaan perikanan tangkap.
Hasil penilaian kondisi pengelolaan perikanan dengan indikator pada EAFM sebagai metode penilaian perikanan berbasis ekosistem didapatkan bahwa KKPN Kepulauan Anambas termasuk dalam kategori baik. Sedangkan penilaian kinerja pengelolaan dengan menggunakan E-KKP3K didapatkan bahwa status pengelolaan yang telah dilakukan di KKPN Kepulauan Anambas berada pada katagori hijau yang berarti pengelolaan KKPN Kepulauan Anambas masih minimum. Hasil penilaian analisis fungsi nilai menyebutkan bahwa komoditas unggulan sumberdaya perikanan di Anambas yaitu kerapu, cumi, tongkol, tenggiri, dan kuwe. Pemilihan alat tangkap yang tepat sesuai aspek teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah menggunakan pancing ulur, kemudian berturut-turut pancing tonda, bagan, dan terakhir bubu. Alokasi jumlah unit penangkapan optimum yang digunakan dalam penangkapan komoditas unggulan yaitu 2371 untuk pancing ulur, dan 70 untuk bagan, 2 pancing tonda dan 967 bubu.
Desain pengelolaan perikanan tangkap di KKPN Kabupaten Kepulauan Anambas adalah: a) Pengelolaan SDI tangkap harus sesuai dengan daya dukung sumber daya tersebut dalam hal ini potensi perikanan di KKPN Kabupaten Kepulauan Anambas, b) Jumlah alat tangkap yang harus ada di KKPN Kepulauan Anambas yaitu 2371 untuk pancing ulur, dan 70 untuk bagan, 2 pancing tonda dan 967 bubu, dan c) Semua pemangku kepentingan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan KKPN Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam upaya implementasi desain pengelolaan perikanan tangkap di KPPN Kabupaten Kepulauan Anambas diperlukan Desain kelembagaan pengelolaan perikanan. Desain pengelolaan perikanan tangkap yang perlu diterapkan di KKPN Kepulauan Anambas yaitu bagaimana kelembagaan pengelolaan perikanan tangkap dalam kawasan konservasi perairan yang telah diatur berdasarkan sistem zonasi. Kelembagaan ini harus menyeimbangkan peran pemerintah daerah sebagai pemegang kuasa atas wilayah perairan Kabupaten serta Satker Loka KKPN Pekanbaru sebagai pemegang kuasa pengelolaan kawasan konservasi dengan menyatukan persepsi mengenai pengelolaan perikanan. Adapun konsep hubungan interaksi pengelola disusun berdasarkan pendekatan triple helix. | id |
