Model Pengelolaan Adaptif Konservasi Penyu Di Suaka Margasatwa Pulau Venu, Kaimana, Papua Barat

Abstract

Perairan Kaimana dan sekitarnya di Papua Barat merupakan tempat bermain bagi keempat jenis penyu, yaitu penyu hijau / nama lokal disebut Jelepi (Chelonia mydas), penyu lekang / Bambawar (Lepidochelys olivacea), penyu sisik / Kerang (Eretmochelys imbricata), dan penyu belimbing / Klep (Dermochelys coriacea). Ketiga jenis penyu, yaitu: penyu hijau, penyu lekang, dan penyu sisik ditemukan melakukan aktifitas peneluran di kawasan Suaka Margasatwa Pulau Venu, Kaimana, Papua Barat. Kawasan SMPV ditunjuk sebagai kawasan pengelolaan konservasi penyu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Fakfak No. 503/1204 Tahun 1991 sebagai usulan, dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.783/Menhut-II/2014 sebagai tindak lanjut penunjukkan kawasan tersebut. Institusional pengelolanya adalah Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat. Kawasan ini belum menjadi bagian dari 9 kawasan konservasi prioritas dalam pengelolaannya. Selama ini, kawasan ini masih dalam tahapan pengusulan sebelum bulan September 2014, ditunjuk menjadi perlindungan kawasan hutan provinsi di Papua dan Papua Barat, dan belum ditata batas. Kebijakan terbaru Tahun 2015 telah mengakomodir pengelolaan di kawasan SMPV, tidak hanya perlindungan kawasan semata. Kantor Seksi KSDA Wilayah IV Kaimana merupakan institusional yang baru dinaikkan status pengelolaan menjadi kantor Seksi Tahun 2008, yang membawahi resort Kaimana dan resort Fakfak. Kawasan yang menjadi salah satu tugasnya adalah di resort Kaimana yaitu kawasan Cagar Alam Pegunungan Kumawa dan Suaka Margasatwa Pulau Venu, dan di resort Fakfak yaitu kawasan Cagar Alam Pegunungan Fakfak (kawasan prioritas) dan Suaka Margasatwa Pulau Sabuda Tuturaga. Di sisi lain, beberapa stakeholder memiliki kepentingan atas kawasan ini, sebelum kawasan Suaka Margasatwa Pulau Venu ditunjuk sebagai bagian dari kawasan hutan propinsi di Papua dan Papua Barat. Kawasan ini juga merupakan “kepemilikan (“Petuanan”)” dari hak ulayat suku Koiway (marga Aituarauw, Samaigrauw, dan Seningrauw). Di satu sisi, kawasan ini merupakan bagian dari pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Daerah Kaimana berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2014. Di sisi lain, kawasan ini merupakan bagian dari pengelolaan segitiga terumbu karang dunia di bentang laut Kepala Burung Papua (Huffard et al. 2012; dan Allen & Erdmann 2009). Kawasan ini memiliki potensi keanekaragaman baik di terestrial maupun di perairannya, antara lain: a) habitat bagi penyu bersarang (Huffard et al. 2012; Allen & Erdmann 2012; Parinding 2011; Pada & Andi 2010; Bawole et al. 2009); b) pemanfaatan tradisional oleh masyarakat adat di sebut sasi / Nggama (UNPPKK vi 2005, 2007), berupa teripang, Trochus niloticus, dan Turbo marmoratus; c) terdapat makam tua / keramat dari suku Koiway dan di Pulau Venu, dan pintu antar bagian Timur dan Selatan diyakini sebagai pintu perjalanan para leluhurnya; d) adanya laguna / atol berair asin; dan e) burung maleo, burung elang irian, dan jenis kalong. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengelolaan adaptif konservasi penyu di kawasan SMPV, Kaimana, Papua Barat. Metode analisis data digunakan berdasarkan tujuan khususnya, yaitu: 1) Descriptive analysis; 2) Principal Component Analysis (PCA) dan step-wise analysis; 3) Management Effectiveness Tracking Tools (METT); 4) content analysis, dan simple mathematica statistic; 5) UCINET dan NetDraw; 6) Metode pendekatan Soft Systems Methodology dengan aplikasi Vensim digunakan untuk membangun model pengelolaan adaptif konservasi penyu di kawasan SMPV. Hasil penelitian pembangunan model pengelolaan adaptif konservasi penyu ini berhasil ditemukan, antara lain: a) Kelestarian penyu di kawasan SMPV dapat dikontrol dalam pemantauan populasinya, cenderung meningkat, b) pengelolaan kawasan SMPV belum berjalan efektif dalam menjamin kelestaraian penyu, karena ketidakjelasan status hukum kawasn SMPV, c) konsistensi dan koherensi kebijakan pengelolaan konservasi penyu di kawasan SMPV tidak konsisten dan tidak koheren, d) Integrasi sektoral (berbagi keuntungan, berbagi peran, berbagi manfaat, dll) diantara stakeholder utama dibutuhkan dalam pengelolaan adaptif konservasi penyu di kawasan SMPV, dan e) Pembangunan model pengelolaan di kawasan SMPV membutuhkan pembuatan kebijakan dan keputusan pengelolaan yang mampu mengatur pengelolaan berkaitan dengan waktu pengelolaan, jumlah dan lokasi pengambilan atau pemanfaatan sumber daya alamnya. Tindakan pengelolaan adaptif konservasi penyu yang dapat diukur adalah pembuatan kebijakan dan keputusan berkaitan dengan waktu pengelolaan, jumlah pengambilan sumber daya alam, dan lokasi pengambilannya. Adapun institusi tersebut dalam bentuk “Badan Pengelola Multi-stakeholder” sebagai integrasi sektoral dalam pengelolaannya. Keberadaan institusi tersebut adalah setingkat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Kebijakannya mengakomodir kegiatan monitoring populasi penyu dan habitatnya serta pemanfaatannya dalam kesepakatan melalui Lokakarya. Di sisi lain memerlukan blok perlindungan / perlindungan bahari, dan “Blok Multi-Fungsi”. Perubahan status kawasan Suaka Margasatwa (SM) menjadi “Kawasan Konservasi Pesisir dan Laut” berbasis Penyu.