| dc.description.abstract | Indonesia merupakan kawasan yang memiliki iklim tropika basah, sehingga memiliki intensitas curah hujan hampir merata sepanjang tahuun. Tingginya intensitas curah hujan dan perubahan penggunaan lahan mendorong terjadinya bencana banjir.
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menyusun mitigasi banjir pada kawasan permukiman di Kota Padang. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut maka tujuan utama dijabarkan dalam beberapa tujuan khusus penelitian, yaitu menentukan luasan dan zonasi kawasan rawan dan berisiko banjir, mengevaluasi kesesuaian lahan untuk kawasan permukiman pada kawasan rawan banjir, menentukan zonasi risiko banjir dan pola ruang pada zona sesuai untuk permukiman, dan menentukan hirarki kelembagaan untuk mitigasi banjir pada kawasan permukiman rawan banjir di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan adalah zonasi kawasan rawan dan risiko banjir menggunakan analisis Multi Criteria Evaluation (MCE), evaluasi kesesuaian lahan untuk permukiman menggunakan metode MCE dan faktor pembatas, menganalisis risiko banjir dan pola ruang pada zona sesuai untuk permukiman ditentukan dengan overlay menggunakan analisis sistem inforfamsi geografi, dan untuk menentukan hirarki kebijakan dalam mitigasi untuk kawasan permukiman rawan banjir menggunakan teknik ISM.
Hasil penilaian pakar dalam penentuan bobot bahaya banjir menunjukkan bobot tertinggi adalah elevasi (24%), sebaliknya bobot terendah yakni frekuensi banjir (7.4%). Hasil analisis tingkat bahaya banjir di Kota Padang berdasarkan kelas bahaya banjir menunjukkan terdapat seluas 9 531 ha termasuk pada kawasan bahaya tinggi, 10 220 ha merupakan kawasan bahaya sedang, dan 49 745 ha merupakan kawasan kategori bahaya rendah. Selain itu, hasil analisis kerentanan di Kota Padang menunjukkan bahwa terdapat lima kecamatan dengan indeks kerentanan tinggi, yaitu Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Timur, dan Kecamatan Lubuk Begalung. Selanjutnya, indeks upaya penanggulangan risiko banjir berdasarkan penilaian pakar berdasarkan indikator HFA pada wilayah penelitian berada pada kelas sedang yakni sebesar 0.6. Hasil analisis risiko banjir di wilayah penelitian menunjukkan terdapat luasan zona risiko banjir rendah sebesar 59 881 ha (86.2%), zona risiko banjir sedang sebesar 3 925 ha (5.6%), dan zona risiko tinggi sebesar 5 690 ha (8.2%)
Hasil penilaian pakar dalam penentuan bobot untuk kesesuaian lahan kawasan permukiman menunjukkan bahwa nilai bobot rawan longsor paling tinggi adalah sebesar 27.2 %, sedangkan intensitas curah hujan memiliki nilai bobot paling rendah yakni sebesar 7.6%. Selain itu, nilai bobot indikator yang lain adalah: a) kerawanan banjir (25.2%); b) lereng (14.5%); c) tipe geologi (7.6%); dan d) jenis tanah (8.5%). Hasil analisis kesesuaian lahan untuk permukiman di Kota Padang dengan metode MCE menunjukkan bahwa terdapat 12 543 ha (18%) luas zona lahan yang sangat sesuai (S1) untuk permukiman; seluas 52 390
v
ha (75.4%) zona lahan yang sesuai (S2) untuk permukiman; terdapat 4 279 ha (6.2%) luas zona lahan yang sesuai marjinal (S3) untuk permukiman; dan seluas 285 ha (0.8%) zona tidak sesuai (N) untuk permukiman. Sedangkan analisis dengan menggunakan metode faktor pembatas menunjukkan bahwa terdapat terdapat seluas 2 772 ha (4%) zona sangat sesuai (S1) untuk permukiman, seluas 20 127 ha (29%) zona sesuai (S2) untuk permukiman, seluas 38 546 ha (55.5%) zona sesuai marjinal (S3) untuk permukiman, dan seluas 8 051 ha (11.6%) zona tidak sesuai (N) untuk permukiman.
Hasil overlay kesesuaian lahan metode MCE dengan penggunaan lahan tahun 2014 di Kota Padang menunjukkan bahwa: a) sebesar 57% kawasan permukiman terbangun berada pada zona sesuai (S2); b) kawasan permukiman masuk kategori sangat sesuai (S1) sebesar 33.3%; c) sebesar 8.8% kawasan permukiman berada pada zona marjinal (S3); dan d) kawasan permukiman masuk pada kategori tidak sesuai (N) yakni sebesar 0.2%. Selanjutnya, hasil analisis perbandingan kesesuaian lahan untuk permukiman dengan risiko banjir di Kota Padang dapat disimpulkan bahwa: a) terdapat zona permukiman sangat sesuai (S1) dengan tingkat risiko rendah sebesar 12.1%; b) zona permukiman sesuai (S2) dengan tingkat risiko rendah merupakan zona terluas yaitu sebesar 67.9%; c) sebesar 2.8% merupakan zona permukiman sangat sesuai (S1) dengan tingkat risiko tinggi; d) pada zona permukiman tidak sesuai (N) dari 0.4% luas kawasan sebesar 0.3% merupakan risiko rendah dan 0.1% merupakan risiko sedang. Selain itu, hasil overlay kesesuian lahan untuk permukiman menggunakan metode MCE dengan pola ruang menunjukkan bahwa seluas 6 543 ha (38.8%) merupakan pola ruang untuk permukiman dengan indeks sangat sesuai (S1), 7.484 ha (52.5%) merupakan indek sesuai (S2), seluas 1 221 ha (8.6%) merupakan indeks sesuai marjinal (S3), dan seluas 21 ha (0.1%) merupakan indeks tidak sesuai (N).
Analisis hirarki kebijakan menunjukkan pada elemen stakeholder bahwa sub elemen kunci dan memiliki kekuatan yang tinggi yaitu pemerintahan kota, provinsi dan pusat. Pada elemen kendala yang menjadi sub elemen kunci adalah masih lemahnya penegakan hukum bagi pelanggaran tata ruang. Selain itu, pada elemen perubahan yang diharapkan sub elemen kunci adalah penetapan peraturan bangunan dan zoning regulation; peningkatan koordinasi/kerjasama antar instansi yang bertanggungjawab terhadap penataan ruang; dan peningkatan konsistensi penerapan regulasi yang berkaitan dengan pengendalian ruang.
Penelitian ini menyarankan kepada: a) pemerintah daerah untuk tidak mengeluarkan izin pengembangan permukiman pada wilayah yang memiliki tingkat kerawanan dan resiko tinggi terhadap banjir; b) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang agar mesosialisasikan secara aktif kawasan dengan tingkat bahaya dan risiko tinggi dalam rangka mitigasi bencana banjir; dan c) pengembangan permukiman agar membangun permukiman pada kawasan yang sesuai dengan peruntukan serta tidak memiliki tingkat bahaya dan risiko bencana. | id |
