| dc.description.abstract | Keterbatasan air akibat pertumbuhan jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi serta diperparah oleh adanya pencemaran air membuat persoalan air menjadi masalah global. Kompetisi antara pertanian, industri, dan kota dalam keterbatasan pasokan air telah membatasi pembangunan di banyak negara. Kesulitan warga dalam memperoleh air telah menjadikan air sebagai barang ekonomi agar masyarakat dapat dilakukan efisiensi pemakaian air. Akibatnya komodifikasi air tidak terelakkan dan terjadi privatisasi pengelolaan air di banyak negara termasuk di Indonesia. Munculnya UU Sumber Daya Alam beserta PP Pengembangan SPAM telah membuat privatisasi di Indonesia menjadi terbuka. Warga dan organisasi masyarakat sipil melakukan penolakan terhadap privatisasi air sejak pembahasan RUU SDA. Penelitian ini berupaya melihat bagaimana diskursus privatisasi SDA di Indonesia terjadi. Hasil yang didapatkan memperlihatkan bahwa identitas para pendukung UU SDA adalah liberalis sedangkan penolak UU SDA adalah nasionalis-pembela hak asasi manusia. Privatisasi SDA di Indonesia tidak terlepas dari agenda privatisasi global untuk membuat pasar air dunia yang dilakukan melalui kampanye organisasi internasional dan bantuan asing yang memiliki syarat perubahan struktural.
Perdebatan tata kelola sumber daya air di Indonesia tahun 2002-2015 menjadi fenomena komunikasi. Kajian ruang publik dan diskursus digunakan untuk meneropong fenomena yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penelitian menggunakan teori kritis Habermas sebagai paradigma dan metodologi. Pendekatan metode DHA Wodak melengkapi analisis terhadap diskursus yang terjadi.
Analisis mikro dilakukan dengan melakukan analisis linguistik kritis dengan fokus pada intertekstualitas, interdiskursivitas, dan metafora. Analisis tingkat meso dilakukan dengan analisa diskursus kritis dan analisa argumentasi yang terkiat dengan konteks tuturan. Analisis tingkat makro dilakukan dengan analisis diakronis historis dengan metode hermeneutika kritis untuk mengetahui makna dalam pengelolaan SDA. Metode analisis mengikuti metode discourse-historical approach- DHA Wodak dengan alasan Habermas‟ Language-Philosophy menjadi dasar bagi penyusunan metode DHA.
Korpus yang diteliti sebanyak 160 teks yang dipilah dalam tiga sub korpus, yaitu berita, opini, persidangan di Mahkamah Konstitusi. Alat bantu perangkat lunak AntConc 3.3.4w untuk analisis analisis corpus linguistic yang menghasilkan KWIC (keyword-in-context) konkordan, penjumlahan dan penghitungan frekuensi kemunculan.
Penelitian ini telah hasil mengungkapkan struktur kekuasaan dan ideologi dibalik Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Air Nomor 7 Tahun 2004. Para pendukung UU SDA memiliki ideologi liberal-kapitalis, environmentalis. Sedangkan penolak UU SDA adalah nasionalis-pembela HAM, environmentalis.
Sistem telah menekan dunia-kehidupan yang menyebabkan menguatnya kuasa dan pasar dalam mengatur kehidupan warga. Sumber daya air yang awalnya milik bersama kemudian menjadi barang ekonomi yang sulit di akses dan mahal.
Ruang publik sebagai jaringan warga yang menyuarakan kepentingan publik memainkan peran penting dalam pembuatan kebijakan publik pada negara hukum demokratis. Diskursus tata kelola SDA dalam ruang publik memberikan kesempatan warga sipil untuk menggunakan kekuasaan komunikatif. Diskursus yang plural, tanpa tekanan, dan rasional dapat terjadi dan ikut mampu mempengaruhi meski belum mampu melakukan perubahan. Diskursus ruang publik yang diteruskan pada level peradilan melalui pengujian undang-undang di MK memberikan harapan bagi perubahan kebijakan karena pengadilan memberikan kesempatan untuk argumen yang terbaik untuk menang. Argumen terbaik sebagai hasil dari diskursus dapat memberikan rasa keadilan sehingga dapat mewujudkan keadilan sosial.
Strategi komunikasi dengan pendekatan komunikasi partisipatif menggunakan dialog-reflektif ditawarkan oleh peneliti untuk melibatkan warga dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi lingkungan dan sumber daya air. Melalui bantuan teknologi informasi dibangun aplikasi Forum Suara Warga Online sehingga warga dapat berpartisipasi dengan mudah, murah, dan fleksibel. | id |
