Arahan Pengembangan Wilayah Berbasis Kemampuan Dan Potensi Lahan Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku

Abstract

Pemanfaatan potensi sumber daya alam lokal merupakan modal dasar dan devisa utama bagi Kabupaten Buru untuk meningkatkan kontribusi penerimaan pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi potensi sumberdaya alam yang bertumpu pada basis ekonomi kerakyatan, mutlak menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat. Dengan ditetapkannya Kabupaten Buru sebagai lumbung pangan kawasan timur Indonesia di Provinsi Maluku sangatlah beralasan untuk dijadikan starting point dalam memacu akselerasi pertumbuhan ekonomi di Maluku. Hal ini karena selain Kabupaten Buru memiliki potensi lahan yang cukup luas juga memiliki letak yang sangat strategis dalam menghubungkan Provinsi Maluku dengan wilayah-wilayah sekitarnya baik secara eksternal maupun internal. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari pegamatan langsung di lapang dan wawancara, serta data sekunder dilakukan di wilayah penelitian dan dari instansi terkait. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kemampuan lahan yang dihasilkan dari evaluasi peta sistem lahan dan peta lereng sehingga menghasilkan peta kemampuan lahan Kabupaten Buru. Analisis Potensi lahan menggunakan peta kemampuan lahan yang ditumpang tindihkan dengan peta penggunaan lahan yang dapat dimanfaatkan (semak belukar, semak belukar rawa, lahan terbuka) untuk pengembangan pertanian di Kabupaten Buru. Analisis keterkaitan antara kelas kemampuan lahan, penggunaan lahan dan pola ruang menggunakan matriks keselarasan yang dihasilkan dari tumpang tindih antara ketiga variabel tersebut. Keterkaitan antara kelas kemampuan lahan, penggunaan lahan dan pola ruang dikelaskan dalam dua kategori : selaras dan tidak selaras. Location Quotient (LQ) dan Shift Share Analysis (SSA) untuk mengetahui komoditas unggulan. Proses penyusunan arahan pengembangan wilayah ini dilakukan dengan menggunakan peta keselarasan pada analisis sebelumnya dengan mempertimbangkan kelas kemampuan lahan dan penggunaan lahan yang ada. Untuk analisis ketimpangan pelayanan fasilitas digunakan untuk menentukan program pembangunan yang mendukung aktifitas masyarakat di Kabupaten Buru. Hasil meunjukkan bahwa kelas kemampuan lahan terluas adalah kelas kemampuan lahan IV dengan luas 196.099 ha Luas potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian untuk tiap kecamatan yaitu Kecamatan Namlea (22,390.73 ha), Kecamatan Waeapo (68,615.62 ha), Kecamatan Waplau (22,173.26 ha), Kecamatan Batabual (7,920.27 ha) dan Kecamatan Air Buaya (10,985.77 ha). Analisis keterkaitan menghasilkan pola selaras dan tidak selaras antara kemampuan lahan dan penggunaan lahan sehingga menimbulkan lahan-lahan kritis yang harus direhabilitasi, hubungan kemampuan lahan dan pola ruang menimbulkan arahan pola ruang yang tidak sesuai dengan daya dukung lahannya sehingga perlu adanya pengendalian, sedangkan hubungan antara penggunaan lahan dan pola ruang menimbulkan adanya lahan-lahan yang tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dalam pola ruang sehingga pelu adanya revisi. Analisis LQ dan SSA di Wilayah Kabupaten Buru, Komoditas yang menjadi unggulan di tiap Kecamatan hampir sama, tetapi ada 3 kecamatan yang memiliki komoditas yang menjadi unggulan dan tidak menjadi unggulan di ecamatan lain yaitu Kecamatan Namlea (ubi jalar dan pisang), Kecamatan Waplau (bawang merah) dan Kecamatan Batabual (cengkih), akan tetapi pada Kecamatan Waeapo yang menjadi sentra produksi padi juga harus menjadi perhatian pemerintah untuk pengembangannya karena merupakan pemasok beras untuk Kabupaten Buru dan Provinsi Maluku. Arahan pemanfaatan ruang berbasis kemampuan lahan menunjukkan peningkatan luas pola ruang pada hutan lindung menjadi seluas 167,057 ha (34.55%) yang bersumber dari areal dengan kemampuan VIII di luar kawasan hutan dan dari kawasan hutan produksi dan terbatas, hutan suaka alam bertambah menjadi 12,543 ha (2.59%). Kawasan pengembangan pertanian lahan kering bertambah menjadi 26,069 ha (5.39%) yang bersumber dari areal dengan kelas kemampuan III dan IV. Sedangkan untuk pengembangan pertanian lahan basah berkurang mnjadi 13,987 ha (2.89 %) hal ini dikarenakan setelas di evaluasi kawasan pengembangan ini terdapat pada lahan dengan kelas kemampuan tinggi dengan faktor pembatas kelerengan. Arahan program pembangunan yang dihasilkan sesuai dengan fakta yang ditemukan dapat menjadi dasar untuk dipertimbangkan dalam pengembangan kawasan untuk mengatasi disparitas antar kecamatan di Kabupaten Buru, selain hasil analisis yang menjadi pertimbangan yang juga harus dipertimbangkan adalah potensi-potensi sektor lain seperti sektor perikanan, pertambangan dan sektor lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kabupaten Buru.