Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Kinerja Sektor Pertanian Di Provinsi Riau

Abstract

Provinsi Riau sebagai provinsi yang memiliki PDRB tertinggi di Sumatera (BPS 2013) mengalami peningkatan PDRB dari tahun 2009 sampai 2013 dimana sektor pertanian merupakan sektor andalan yang berkontribusi besar kedua setelah pertambangan. Namun berdasarkan data Bank Indonesia (2013), diketahui bahwa pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2012 merupakan pertumbuhan terendah selama lima tahun terakhir. Dilihat dari sisi fiskal, Provinsi Riau memiliki rasio fiskal yang lebih tinggi dibandingkan nasional, tetapi trendnya mengalami penurunan (Kementerian Keuangan 2012). Perubahan kondisi fiskal yang mengalami penurunan seiring dengan adanya perlambatan pertumbuhan sektor pertanian diduga dikarenakan kebijakan fiskal yang berlaku di Provinsi Riau menyebabkan terjadinya penurunan kinerja sektor pertanian. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran fiskal di Provinsi Riau, (2) menganalisis dampak perubahan penerimaan dan pengeluaran fiskal pemerintah daerah terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau, (3) merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau. Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sebagai sistem persamaan simultan menggunakan data time series Provinsi Riau tahun 1994-2013. Model tersebut dibagi menjadi tiga blok, yaitu penerimaan fiskal, pengeluaran fiskal, dan kinerja sektor pertanian. Model kebijakan fiskal dan kinerja sektor pertanian Provinsi Riau diestimasi dengan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi kebijakan dilakukan pada periode 2003-2013 dan dikelompokkan menjadi enam simulasi, yaitu: (1) peningkatan DAU 5 persen (2) peningkatan dana bagi hasil pajak daerah 5 persen (3) peningkatan pengeluaran sektor pertanian 10 persen (4) peningkatan infrastruktur 5 persen (5) kombinasi kebijakan peningkatan pengeluaran sektor pertanian dan infrastruktur masingmasing sebesar 10 persen dan 5 persen (6) kombinasi kebijakan peningkatan DAU 5 persen, dana bagi hasil pajak daerah 5 persen, pengeluaran sektor pertanian 10 persen, dan infrastruktur 5 persen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi seluruh penerimaan fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pajak, retribusi, dan DAU adalah PDRB dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu DAU dipengaruhi oleh total pengeluaran daerah secara negatif dan signifikan, serta bagi hasil pajak daerah dipengaruhi oleh PAD dan pengeluaran sektor ekonomi secara positif dan signifikan. Sementara faktor yang mempengaruhi seluruh pengeluaran fiskal di Provinsi Riau yang meliputi pengeluaran gaji, pengeluaran non gaji, pengeluaran sektor pertanian, pengeluaran sektor non pertanian, dan pengeluaran infrastruktur adalah PAD dan total penerimaan daerah dengan pengaruh yang positif dan signifikan. Selain itu pengeluaran gaji juga dipengarui secara signifikan oleh DAU dengan pengaruh yang negatif dan pengeluaran gaji tahun sebelumnya dengan pengaruh yang positif, pengeluaran non gaji juga dipengaruhi secara signifikan oleh sisa anggaran tahun sebelumnya dan jumlah penduduk dengan pengaruh yang positif, pengeluaran sektor non pertanian juga dipengaruhi secara signifikan oleh penyerapan tenagakerja sektor non pertanian dengan pengaruh yang positif, dan pengeluaran infrastruktur juga dipengarui signifikan oleh kepadatan penduduk dengan pengaruh yang positif. Perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal berdampak positif terhadap kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau dan seluruh subsektornya dilihat dari aspek PDRB, tetapi jika dilihat dari aspek penyerapan tenagakerja, perubahan kebijakan penerimaan dan pengeluaran fiskal seluruhnya berdampak positif hanya pada subsektor perkebunan. Oleh sebab itu berdasarkan hasil simulasi diketahui bahwa kebijakan fiskal yang tepat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian di Provinsi Riau adalah peningkatan pengeluaran sektor pertanian sebesar 10 persen. Kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan PDRB sektor pertanian sebesar 0.67 persen dan seluruh subsektornya, tetapi juga aspek penyerapan tenagakerja sektor pertanian sebesar 0.16 persen dimana penyerapan tenagakerja meningkat pada dua subsektor yaitu subsektor tanaman pangan sebesar 2.32 persen dan subsektor perkebunan sebesar 0.02 persen.