Ketahanan Keluarga Indonesia: Dari Kebijakan Dan Penelitian Menuju Tindakan

Abstract

Pada tahun 1980-an PBB menyadari bahwa salah satu faktor kegagalan pembangunan di negara berkembang adalah diakibatkan program yang terlalu menempatkan individu sebagai sasarannya, dan mengabaikan keluarga sebagai unit pengelola sumberdaya dan pengambil keputusan aspek kehidupan individu yang menjadi sasaran program tersebut. PBB mendeklarasikan Tahun 1984 sebagai tahun internasional keluarga dan menyerukan pentingya “strengthening the family”. Sementara itu Indonesia merupakan negara yang memiliki kebijakan keluarga eksplisit sejak mengesahkan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 diikuti UU No 10 Tahun 1992 (menjadi UU No 52 Tahun 2009) yang mengatur pembangunan keluarga. Namun demikian setelah sekian lama pembangunan keluarga dijalankan, fakta menunjukkan masih besarnya masalah dan tantangan pembangunan keluarga Indonesia yaitu satu dari dua keluarga terkategori sebagai keluarga PraSejahtera dan Keluarga Sejahtera-1. Terlebih dengan semakin semakin meningkatnya masalah keluarga berkaitan dengan perubahan sosial-ekonomi, perkembangan kependudukan dan teknologi informasi, juga globalisasi. Hal tersebut semakin meningkatkan kesadaran pentingnya ketahanan keluarga dan percepatan pembangunannya. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumberdaya dan masalah keluarga, dengan dilandasi nilai yang dianutnya berusaha mencapai tujuan yang ingin dicapai yaitu kehidupan yang sejahtera dan berkualitas. Ketahanan keluarga (baik ketahanan isik-ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan psikologis) ditunjukkan oleh pemenuhan peran, fungsi, tugas keluarga, dan bagaimana keluarga berinteraksi sepanjang kehidupannya.