| dc.description.abstract | Dilatarbelakangi oleh krisis ekonomi pada tahun 1998 dan keinginan untuk menciptakan kawasan ASEAN yang stabil, makmur dan berdaya saing tinggi, maka sejarah Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimulai pada tahun 2003. MEA bertumpu pada empat pilar dasar, yaitu: (i) Pasar Tunggal dan Basis Produksi; (ii) Kawasan Ekonomi yang Berdaya Saing; (iii) Pembangunan Ekonomi yang Merata; dan (iv) Integrasi dengan Ekonomi Global. Beberapa sektor yang diprioritaskan untuk diliberalisasi tercantum dalam ASEAN Framework Agreement for the Integration of Priority Sectors (PIS), diantaranya adalah produk pertanian, tekstil dan produk tekstil, produk dari karet, produk dari kayu, perikanan dan otomotif. Liberalisasi sektor barang akibat MEA dikhawatirkan akan terus menurunkan produksi beras, jumlah pekerja di sektor pertanian Indonesia. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak liberalisasi komoditas beras pada MEA terhadap produksi, tenaga kerja dan kesejahteraan Indonesia dan menganalisis alternatif kebijakan sektor beras dan kebijakan yang sesuai bagi Indonesia.
Penelitian ini menggunakan data utama yang bersumber dari basis data GTAP 8. Model ekonomi yang digunakan adalah model keseimbangan umum. Hasil analisis memperlihatkan bahwa implementasi MEA dapat meningkatkan produksi, tenaga kerja dan kesejahteraan di Indonesia. Dalam analisis kebijakan alternatif ditemukan bahwa, kebijakan dukungan domestik melalui subsidi benih dapat meningkatkan produksi, tenaga kerja, kesejahteraan dan surplus neraca perdagangan. Kebijakan ini dapat diterapkan untuk saat ini karena dapat menjaga tingkat efisiensi produksi petani. Kebijakan liberalisasi penuh di sektor beras ternyata dapat menyebabkan penurunan produksi, tenaga kerja, kesejahteraan dan neraca perdagangan. Hal ini dapat dikarenakan tingginya konsumsi beras dan tidak tergantikan. Hasil yang mengejutkan terjadi pada kebijakan proteksi penuh sektor beras, yang menghasilkan nilai positif pada produksi dan tenaga kerja namun negatif untuk kesejahteraan. Selain itu, jika skema ini diterapkan, ditakutkan akan memicu negara lain untuk melakukan hal kebijakan serupa. Pada penelitian selanjutnya terkait sektor beras, dapat digunakan data kelompok tenaga kerja yang lebih rinci seperti data Survei Sosial Ekonomi Nasional. Selain itu dapat pula menggunakan basis data GTAP 9, yang baru diluncurkan pada akhir tahun 2015. | id |
