| dc.description.abstract | Pembangunan ekonomi nasional bertujuan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat serta menciptakan distribusi pendapatan yang merata
(Todaro dan Smith, 2006). Dengan perkataan lain, keberhasilan pembangunan
ekonomi diindikasikan dengan berkurangnya tingkat kemiskinan dan ketimpangan
pendapatan. Kemiskinan merupkan permasalahan mendasar dalam pembangunan
yang saat ini tengah melanda bangsa Indonesia dan negara berkembang pada
umumnya.
Kondisi kemiskinan di Indonesia pada era desentralisasi fiskal mengalami
penurunan dari 16.66 persen pada tahun 2004 menjadi 11.47 persen pada tahun
2013. Akan tetapi jumlahnya masih cukup tinggi, bahkan dapat dibilang masih
jauh dari target yang ditentukan dalam RPJMN yaitu 8.0 hingga 10 persen, lebihlebih
terhadap target MDGs dimana pada tahun 2015 kemiskinan di Indonesia di
targetkan turun menjadi 7.5 persen. Tidak tercapainya target kemiskinan di
Indonesia dikarenakan laju penurunan kemiskinan samakin melambat,
ketimpangan distribusi pendapatan yang semakin besar diduga menjadi penyebab
melambatnya laju penurunan kemiskinan tersebut. Kemiskinan sekaligus
ketimpangan dapat diturunkan melalui pertumbuhan pro poor, yaitu pertumbuhan
yang berpihak kepada mayoritas penduduk miskin, dengan pertumbuhan pro poor
maka terjadi perbaikan pendapatan masyarakat miskin melalui penggunaan tenaga
kerja yang intensif. Pertumbuhan pro poor akan tercipta jika pemerintah
memperioritaskan pembangunan pada sektor pertanian dan infrastrkur. Dana
Alokasi Khusus (DAK) adalah salah satu dana transfer fiskal pada era
desentralisasi yang tujuannya untuk mendanai sarana prasaran khusus daerah yang
menjadi prioritas nasional termasuk untuk mendanai sektor infrastruktur dan
pertanian. Peningkatan DAK akan berdampak langsung terhadap pembanguna
ekonomi daerah maupun nasional.
Tujuan studi ini untuk (1) Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja fiskal, perekonomian sektoral, ketimpangan pendapatan dan kemiskinan di
daerah PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah pada era desentralisasi fiskal, (2)
Menganalisis dampak transfer fiskal berupa DAK bidang infrastruktur dan
pertanian terhadap belanja modal dan pembangunan ekonomi (kinerja output
sektoral, penyerapan tenaga kerja sektoral, ketimpangan dan kemiskinan).
Penelitian dilakukan dengan membangun model ekonometrika sistem persamaan
simultan menggunakan data panel 19 propinsi di Indonesia pada tahun 2009-2013.
Data yang terkumpul diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu data provinsi
yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian tinggi dan rendah. Model
diestimasi menggunakan metode Two Stage Least Squares (2SLS). Simulasi
historis dilakukan untuk mengetahui dampak perubahan dari skenario peningkatan
DAK infrastruktur jalan dan irigasi masing-masing 150 persen, peningkatan DAK
bidang pertanian 75 persen, dan peningkatan belanja modal 40 persen.
Hasil estimasi dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, DAK bidang
infrastruktur berpengaruh positif terhadap belanja modal, selanjutnya belanja
modal berpengaruh positif terhadap output baik di sektor pertanian maupun non
pertanian, output sektoral tersebut berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga
kerja sektoral, sedangkan kemiskinan dipengaruhi secara positif oleh variabel
indeks gini yang mencerminkan ketimpangan dan di pengaruhi secara negatif oleh
variabel upah. Hasil simulasi baik di daerah PDRB sektor pertanian tinggi
maupun rendah menunjukkan, (1) pada simulasi 1 dan 2 yaitu peningkatan DAK
infrastruktur jalan dan irigasi baik di daerah pertanian tinggi maupun rendah dapat
meningkatkan kapasitas fiskal dan belanja modal, menurunkan jumlah penyerapan
tenaga kerja pertanian, menurunkan jumlah penduduk miskin baik di pedesaan
maupun di perkotaan, ketimpangan menurun di daerah pertanian tinggi namun di
daerah pertanian rendah tidak mengalami perubahan, (2) simulasi 3 yaitu
peningkatan DAK bidang pertanian menurunkan besarnya dana perimbangan,
meningkatkan belanja modal, menurunkan penyerapan tenaga kerja pertanian
pada daerah pertanian rendah, namun penyerapan tenaga kerja di daerah pertanian
tinggi tidak mengalami perubahan, selain itu juga menurunkan share PDRB sektor
pertanian, menurunkan indeks gini (hanya di daerah pertanian tinggi) dan
menurunkan jumlah penduduk miskin, (3) sedangkan simulasi 4, yaitu
peningkatan belanja modal menurunkan DAK bidang infrastruktur (jalan, irigasi,
dan lainnya), berdampak langsung terhadap peningkatkan kinerja perekonomian
suatu daerah melalui kenaikan output sektoral dalam hal ini sektor pertanian dan
non pertanian. Upah sektor pertanian di daerah pertanian tinggi dan tenaga kerja
pertanian di daerah pertanian rendah menurun, share PDRB sektor pertanian pada
kedua klasifikasi daerah menurun tetapi secara totalnya mengalami peningkatan.
Sedangkan dampaknya terhadap jumlah penduduk miskin secara total baik di
daerah pertanian tinggi maupun di daerah pertanian rendah sama-sama mengalami
penurunan. | id |
