| dc.description.abstract | Sapi merupakan salah satu komoditas yang mempunyai potensi untuk
dikembangkan di Indonesia. Populasi sapi potong skala peternakan rakyat
mengalami peningkatan mulai tahun 2007 sampai tahun 2013 sebesar 3 188
juta ekor (Ditjennak 2014). Walaupun Indonesia memiliki potensi
pengembangan peternakan, untuk pemenuhan konsumsi daging sapi dalam
negeri masih dicukupi dengan daging sapi impor, tahun 2014 untuk
konsumsi dan industri sebanyak 620 ribu ton, sedangkan produksi daging
sapi sebanyak 539 ribu ton (86.93 persen), sehingga terdapat kekurangan
penyediaan sebesar 81 ribu ton (13.07 persen). Dengan kondisi peternakan
sapi yang belum mampu memenuhi kebutuhan daging dalam negeri pada era
globalisasi ini, usaha peternakan di Indonesia dihadapkan pada perdagangan
bebas, sehingga diharapkan produk-produk peternakan memiliki daya saing.
Sentra populasi sapi potong terbesar berada di Provinsi Jawa Timur dengan
Kabupaten Bojonegoro merupakan Kabupaten yang tingkat pertumbuhan
populasi sapinya terbesar tahun 2009 sampai 2013 dibandingkan dengan
Kabupaten lainnya di Provinsi Jawa Timur yaitu sebesar 13.99 persen.
Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis daya saing dan dampak
kebijakan pemerintah terhadap usaha penggemukan sapi potong di
Kabupaten Bojonegoro. Analisis dan pengolahan data dilakukan secara
kualitatif dan juga kuantitatif. Pengolahan data dengan metode kualitatif
digunakan untuk menguraikan secara deskriptif gambaran umum lokasi
penelitian dan usaha penggemukan sapi potong di Kabupaten Bojonegoro.
Pengolahan data dengan metode kuantitatif menggunakan metode PAM
(Policy Analysis Matrix). Penelitian ini dilakukan di di Desa Napis,
Kecamatan Tambakrejo, Kabupaten Bojonegoro dengan responden peternak
sebanyak 40 orang yang melakukan usaha penggemukan sapi potong. Data
yang dikumpulkan merupakan data primer melalui teknik wawancara
menggunakan kuisioner.
Berdasarkan analisis keuntungan diketahui bahwa keuntungan usaha
pengemukan sapi potong di Kabupaten Bojonegoro pada harga privat dan
harga sosial bernilai negatif yaitu masing-masing sebesar Rp5 415.39 per
kilogram dan Rp3 445.52 per kilogram, hal ini menunjukan bahwa usaha
penggemukan sapi potong di Kabupaten Bojonegoro tidak menguntungkan.
Analisis daya saing dihitung dengan pendekatan keunggulan komparatif
(Domestic Resources Cost Ratio) dan keunggulan kompetitif (Privat Cost
Ratio), berdasarkan hasil penelitian nilai DRC dan PCR masing-masing
adalah 1.04 dan 1.05, hasil ini menunjukan bahwa usaha penggemukan sapi
potong di Kabupaten Bojonegoro tidak memiliki daya saing.
Dampak kebijakan pemerintah terhadap input sapi potong di
Kabupaten Bojonegoro menunjukan transfer input bernilai negatif, hal ini
berarti peternak membayar input tradable yang lebih murah dibandingkan
dengan harga harga sosialnya sebesar – Rp329.18 per kilogram. Nilai
transfer output usaha pengemukan sapi di Kabupaten Bojonegoro lebih
besar dari pada 0, yaitu sebesar Rp9 116.00, mengindikasikan bahwa
peternak menerima harga output daging sapi lebih besar dari harga sosialnya.
Secara keseluruhan, dampak kebijakan input-output usaha sapi potong di
Kabupaten Bojonegoro belum mampu untuk mendukung daya saing usaha
penggemukan sapi potong, ditunjukan dengan nilai transfer bersih –Rp1
969.88, nilai koefisien proteksi efektif (EPC) sebesar 1.10, nilai koefisien
keuntungan (PC) sebesar 0.64, dan nilai rasio subsidi produsen (SRP)
sebesar -0.02.
Berdasarkan hasil analisis sensitivitas dan elastisitas diketahui bahwa
kebijakan yang paling peka dalam meningkatkan daya saing adalah
kebijakan peningkatan PBBH (Pertambahan Bobot Badan Harian) sapi
potong. Implikasi kebijakan yang dapat diterapkan agar usaha penggemukan
sapi potong di Kabupaten Bojonegoro berdaya saing adalah dengan
meningkatkan PBBH sebesar 17.33 persen atau setara dengan 0.11 kg per
harinya dari PBBH sebelumnya yaitu 0.55 kg per hari, salah satu upaya
yang dapat dilakukan adalah dengan pemberian input pakan dan konsentrat
yang berkualitas. Selain itu berdasarkan karakterisitik peternak di
Kabupaten Bojonegoro adalah masih rendahnya tingkat pendidikan dan
pengalaman beternak maka diperlukan penyuluhan kepada peternak
mengenai pentingnya pakan yang berkualitas dan untuk meningkatkan
kemampuan peternak diperlukan adanya pelatihan dan pendampingan dari
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkait teknologi peningkatan kualitas
pakan yaitu fermentasi jerami, fermentasi silase (pakan hijauan) seperti daun
jagung dan daun tebu, sumplemen UMB (Urea Molasis Block) yang
merupakan percampuran antara molase (tetes tebu) dengan urea, serta
pemanfaatan limbah sapi untuk meningkatkan pendapatan peternak. | id |
