Perencanaan Kebutuhan Pegawai Kinerja Unggul Pada Pemerintah Kota Bekasi.

Abstract

Pada Pemerintah Kota Bekasi terjadi kesenjangan pegawai dalam jumlah maupun kompetensi yang ditandai dengan terjadinya penumpukan pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tertentu dan kekurangan pada SKPD lainnya. Kesenjangan kompetensi ditunjukann adanya ketidaksesuaian antara kompetensi yang dibutuhkan dengan yang tersedia pada 30 SKPD dari total 32 SKPD.Hal ini harus diatasi karena akan berpengaruh terhadap efektifitas dan efesiensi kinerja pegawai. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui penyebab kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan pegawai, menghitung kebutuhan pegawai kinerja unggul dan merekomendasikan strategi yang paling tepat untuk memenuhi kebutuhan pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi. Analisis untuk mengetahui penyebab utama permasalahan menggunakan diagram tulang ikan (fishbone)Kaoru Ishikawa. Kebutuhan pegawai dihitung dengan pendekatan berdasarkan beban kerja, kemampuan individu dan ketersediaan pegawai.Perubahan relatif digunakan untuk menghitung prediksi beban kerja yang akan datang. Pengambilan data tahap I lengakap pada 32 SKPD dengan 40 responden pejabat eselon III dan IV bidang kepegawaian untuk mengetahui penyebab kesenjangan. Pengambilan data tahap II pada sampel 2 SKPD dengan 65 responden untuk menghitung kebutuhan pegawai. Pemilihan sampel dengan purposive sampling, yaitu teknik pemilihan sampel dengan kriteria tertentu sesuai tujuan penelitian.Sampel dipilih adalah SKPD yang telah mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menyelesaikan pekerjaan dan mempunyai kebakuan penamaan untuk Jabatan Fungsionalnya.Responden pada tahap I adalah pejabat yang mampu mengetahui dan menangani masalah kepegawaian pada SKPD, responden tahap II adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kinerja tinggi dan rata-rata.Teknik pengambilan data dengan wawancara secara mandalam. Penyebab utama pegawai kinerja unggul pada Pemerintah Kota Bekasi tidak terpenuhi antara lain pegawai yang tersedia tidak sesuai kebutuhan organisasi, kebijakan yang tidak tepat dalam perencanaan SDM, Pengelolaan SDM yang tidak tepat, budaya kerja organisasi tidak mendukung kinerja tinggi, dan anggaran yang terbatas.Jumlah pegawai pada Pemerintah Kota Bekasi berlebih, tetapi tidak memenuhi kebutuhan karena pegawai yang ada kompetensinya tidak memenuhi kebutuhan yang disyaratkan. Kebutuhan pegawai kinerja unggul pada tahun 2014 pada BPKAD dan Dispenda untuk 14 jenis pekerjaan sebanyak 27 orang, ketersediaan saat ini 49 orang. Kebutuhan pada tahun 2018 sebanyak 30 orang sehingga tidak perlu merekrut,pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan pemberdayaan pegawai.