| dc.description.abstract | Liberalisasi perdagangan menyebabkan semakin terbukanya kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan ekspor. Kegiatan ekspor tidak lepas dari kebijakan pemerintah yang bertujuan memproteksi dan mengembangkan produk khususnya di bidang pertanian. Salah satunya kebijakan Menteri Pertanian nomor 51/Permentan/HK.310/4/2014 mengenai rekomendasi ekspor dan impor beras tertentu seperti beras organik. Kebijakan sertifikasi lahan sebagaimana peraturan menteri pertanian nomor 64/Permentan/OT.140/5/2014 menyebabkan biaya lahan dikeluarkan petani tinggi. Permintaan pasar global beras organik semakin meningkat. Namun hal ini dihadapkan pada pesaing yang lebih dahulu melakukan ekspor yaitu Thailand dan Vietnam sebagai negara pengeskpor beras organik di dunia. Peluang dan hambatan tersebut dimanfaatkan oleh petani beras organik di Provinsi Jawa Barat yang berhasil melakukan ekspor ke negara Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Singapura, Belanda, Italia, dan Dubai. Sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis daya saing beras organik dengan mengidentifikasikan dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan pengusahaan beras organik melalui pengamatan langsung. Petani beras di Kabupaten Tasikmalaya mendirikan gapoktan untuk kegiatan ekspor. Lembaga tersebut masih berskala kecil sehingga diperlukan lembaga khusus yang lebih kuat sebagai penghubung. Selama ini, gapoktan tersebut memiliki kendala dalam penyediaan pupuk, bibit, dan modal sebagai dasar melakukan kegiatan pengusahaan beras organik. Sehingga diperlukan analisa daya saing dari kegiatan pengusahaan beras organik di Kabupaten Tasikmalaya. Tujuan dari penelitian ini antara lain : (1) menganalisis daya saing berdasarkan keunggulan kompetitif, komparatif, dan kebijakan; (2) menganalisis dampak kebijakan pemerintah terhadap kegiatan pengusahaan; (3) menganalisis apabila terjadi perubahan terhadap input maupun output. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak Gapoktan, petani atau anggota kelompok tani, dan penyuluh pertanian setempat sedangkan data sekunder berasal dari website resmi pemerintahan. Metode penentuan sample dilakukan dengan purposive sampling. Analisis data menggunakan metode Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengusahaan beras merah, beras hitam, dan beras putih organik di Kabupaten Tasikmalaya memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif. Digambarkan dari nilai efisiensi pengusahaan ketiga varietas yaitu PCR (Privat Cost Ratio) dan DRCR (Domestic Resources Coefisien) yang bernilai kurang dari satu. Pengusahaan ketiga komoditi tersebut memberikan keuntungan finansial dan ekonomi. Berdasarkan nilai keuntungan privat (KP) dan keuntungan sosial (KS) yang bernilai positif. Kebijakan pemerintah terhadap input dan output secara keseluruhan berdampak menghambat produsen untuk produksi. Kebijakan pada usaha beras merah organik tidak bersifat protektif terhadap input maupun output namun bersifat protektif pada beras hitam dan putih. Hal tersebut tercermin dari nilai EPC (Effective Protection Coeficient) komoditas beras merah organik yang kurang dari satu dan lebih besar dari satu pada beras hitam dan putih. Adanya kebijakan subsidi yang diterapkan pemerintah terhadap pupuk organik masih belum dirasakan oleh petani beras organik di Kabupaten Tasikmalaya. Serta kebijakan sertifikasi lahan menyebabkan semakin tingginya biaya pengusahaan beras organik. Hasil analisis sensitivitas terhadap output pada pengusahaan beras organik berdasarkan kejadian yang terjadi di tempat penelitian. Penurunan jumlah output pada ketiga komoditas beras organik sebesar 20 persen tidak memiliki daya saing dan tidak laik diusahakan secara finansial maupun ekonomi. Namun untuk perubahan biaya distribusi masih dapat ditanggulangi oleh petani dengan asumsi harga BBM stagnan di Rp 6500/liter. Perubahan upah tenaga kerja 50 persen masih dapat memberikan keuntungan secara ekonomi maupun sosial. Implikasi dari berbagai kebijakan pemerintah untuk petani beras organik di Kabupaten Tasikmalaya belum efektif dirasakan petani. Kebijakan ekspor harus berbadan usaha, Petani membutuhkan lembaga yang lebih kuat dan modal yang besar untuk melakukan kegiatan ekspor. Kebijakan subsidi pun belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh petani. Kebijakan subsidi lebih dimanfaatkan oleh lembagalembaga lain yang mengambil keuntungan. Kebijakan yang diterapkan pemerintah harus sesuai seperti jaminan benih, pupuk, atau kesejahteraan petani melalui asuransi. | id |
