| dc.description.abstract | Wilayah perairan Kabupaten Pangkep memiliki potensi sumberdaya hayati yang produktif diantaranya ekosistem mangrove, lamun dan terumbu karang beserta berbagai jenis organisme yang hidup didalamnya, salah satu potensi yang dimaksudkan adalah rajungan (P. pelagicus). Dalam penelitian ini, capaian keilmuwan yang ditampilkan (novelty) yaitu model integrasi pemanfaatan sumberdaya rajungan secara berkelanjutan berbasis spasial distribusi pertumbuhan di perairan Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan. Hasil analisis nilai effort optimal rajungan diperoleh 696.679 trip dengan produksi lestari sebesar 1.084 ton/tahun. Tingkat pemanfaatan rajungan sampai tahun 2012 diperoleh sebesar 54,09 %, artinya masih tersedia 45,1 % potensi lestari rajungan yang dapat dieksploitasi oleh nelayan. Rajungan betina pertama kali matang gonad pada ukuran lebar karapas 106 mm, sedangkan rajungan jantan pada ukuran lebar karapas 95,5 mm. Nisbah kelamin menunjukkan bahwa jumlah rajungan betina lebih dominan dibandingkan dengan jenis jantan sehingga nisbah kelamin diduga tidak seimbang. Hasil analisis pemijahan rajungan di perairan Kabupaten Pangkep terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober dengan puncak musim pemijahan pada bulan Agustus. Hubungan lebar karapas dengan bobot jantan dan betina adalah allometrik negatif artinya pertumbuhan lebar karapas lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan bobot pada rajungan. Laju eksploitasi (E) rajungan betina E>0,60, rajungan jantan sebesar E<0,43. Musim penangkapan rajungan terjadi pada bulan Mei, Juni, Juli, September, Oktober dan November dan puncak musim berlangsung pada bulan Juni dan September dengan daerah penangkapan rajungan yang sesuai adalah 89.131,37 ha, cukup sesuai adalah 109.164,87 ha dan yang tidak sesuai adalah 4.577,56 ha. Waktu pasang surut yang paling efektif untuk menangkap rajungan adalah pasang surut pada fase bulan purnama, pada saat bulan purnama rajungan aktif mencari makanan karena perairan menjadi terang. Untuk menangkap rajungan digunakan gillnet dan bubu lipat sebagai alat tangkap yang ramah lingkungan. Hasil analisis zoea, secara spasial distribusi dan kepadatannya terbentuk kelas kepadatan rendah, sedang dan tinggi. Hasil analisis spasial dengan pendekatan kualitas perairan, diperoleh pendugaan distribusi rajungan untuk zoea terbentuk kelas “sesuai” luasnya 200.465,68 ha dan “tidak sesuai” luasnya 2.401,44 ha. Hasil analisis distribusi dan kelimpahan megalopa, terbentuk kelas kepadatan rendah, sedang; dan tinggi. Sedangkan hasil analisis kesesuaian areal perairan untuk megalopa, terbentuk kelas “sesuai” luasnya 176.869,17 ha dan “tidak sesuai” luasnya 25.997,95 ha. iii Hasil analisis rajungan muda menggunakan alat tangkap mini trawl, di perairan Kallaroang, tertangkap rajungan muda, sebanyak 25.455 ekor/bulan. Hasil analisis kesesuaian areal perairan untuk rajungan muda terbentuk kelas “sesuai” luasnya 193.724,03 ha dan “tidak sesuai” luasnya 91.430,88 ha. Hasil analisis spasial distribusi rajungan dewasa ditetapkan kelas sesuai luasnya 89.131,37 ha; cukup sesuai 109.164,87 ha dan tidak sesuai luasnya 4.577,56 ha. Hasil analisis kesesuaian areal perairan untuk rajungan dewasa, kelas sesuai luasnya 198.289,14 ha dan tidak sesuai luasnya 4.577,98 ha. Jumlah hasil tangkapan rajungan dewasa untuk lokasi daerah penangkapan tersebut adalah 231.540 kg/tahun dengan rata-rata 19.295 kg/bulan. Hasil analisis SWOT di tetapkan posisi alternatif kebijakan pemanfaatan sumberdaya rajungan (P. pelagicus) secara berkelanjutan di perairan Kabupaten Pangkep berada pada kuadran I, yakni mendukung Strategi Agresif atau Growth Oriented Strategiy. Hasil analisis A’WOT alternatif strategi kebijakan pengembangan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan pemanfaatan perikanan rajungan secara berkelanjutan, ditetapkan antara lain: 1) Pengembangan mata pencaharian alternatif; 2) Pelarangan penangkapan rajungan bertelur; 3) Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan; 4) Pemanfaatan perikanan rajungan berbasis zonasi; 5) Pengembangan budidaya rajungan; 6) Pengembangan dan pemberian modal usaha; 7) Restoking; dan 8) Penegakan hukum. | en |
