Pemberdayaan Kelembagaan Adat dalam Meningkatkan Produktifitas Lahan Komunal dan lmplikasinya terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah di Kabupaten Tanah Datar

Abstract

Berbagai kajian tentang kebijakan pertanahan nasional menunjukkan bahwa terjadi intervensi yang berlebihan terhadap pengelolaan sumberdaya lahan. Fenomena yang palmg menonjol adalah UUPA No. 511960 lebih didominasi oleh kepentingan politik sehingga telah menggiring berubahnya status lahan komunal menjadi penetapan hak kepedikan pribadi secara legal. Juga lahirnya UUPK No. 511967 merupakan kebijakan yang mengabaikan hak-hak ulayat (territorial use right).